Komisi I DPR RI Minta Evaluasi Kebijakan Keamanan di Papua Pasca Penyerangan KKB Kelompok Egianus

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi I DPR RI minta evaluasi keamanan Papua pasca penyerangan KKB Papua kelompok Egianus Kagoya yang mengakibatkan TNI gugur.

Permintaan itu disampaikan Christina Aryani selaku anggota.

Sebagaimanan dalam penyerangan tersebut mengakibatkan gugurnya prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin.

Dia juga menyampaikan belasungkawa atas dalam kontak tembak dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Mugi-Map Kabupaten Nduga Papua pada Sabtu (15/4/2023) pukul 16.30 WIT.

Menurut Christina peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh kebijakan keamanan di Papua.

"Kesempatan ini sebaiknya menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh kebijakan keamanan di Papua," kata Christina saat dikonfirmasi wartawan, Senin (17/4/2023).

Legislator Partai Golkar ini berpendapat, perlu ada kebijakan jelas dari pemerintah pusat.

Baca juga: Sosok Pratu Arifin, Gugur Ditembak KKB Papua Kelompok Egianus, Tinggalkan Anak 2 Tahun

Baca juga: Profil dan Biodata Egianus Kogoya, Pimpinan KKB Papua Penyerangan TNI di Nduga

Sebab faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini.

"Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?" ujar Christina.

Christina menilai peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan.

Dia tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil.

"Kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri," tandasnya.

Profil Pratu Arifin

Pratu Miftahul Arifin, prajurit TNI gugur karena ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh KKB Papua di bawah pimpinan Egianus Kogoya.