Ini Alasan Penolakan PHRI Jambi Terhadap Larangan ASN Bukber

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Pemerintah melakukan larangan bukber ASN, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti hingga tingkat daerah belakangan ini diprotes Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), termasuk DPD PHRI Provinsi Jambi.

Yudhi Gani, Ketua DPD PHRI Provinsi Jambi mengatakan alasan penolakan tersebut pada dunia restoran dan perhotelan di Provinsi Jambi, Senin (27/03/2023).

Instruksi pemerintah membuat pola yang tidak biasa dari pada transaksi hotel-hotel dan restoran terutama di Jambi.

Okupansi hotel saja saat ini berad pada angka 20 hingga 40 persen.

Ia mengatakan kalau memang target market perhotelan di Jambi setidaknya mayoritas merupakan pemerintahan.

Kata dia, di Provinsi Jambi sudah terlaporkan bahwa segmentasi pasar perhotelan adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan.

"Kalau Jambinya sendiri berapa persen sih segmennya, kecil," ucapnya.

Jika larangan bukber ASN ditarik, maka mereka yang ingin melakukan kegiatan tersebut bersama keluarganya maupun koleganya di hotel tidak ragu.

Sehingga menurutnya kebijakan ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang menurun.

Padahal pada bulan Ramadan, terutama dari sektor pariwisata bisa menggeliat begitu juga dengan turunannya.

"Dengan pembatasan seperti itu, orang sudah ragu ni posisinya kalau nggak segera dicabut. Jadi terserah caranya seperti apa mau buka bersama kumpul keluarga, memeriahkan bulan suci Ramadan. Terserah caranya mau seperti apa, jangan dilarang," protes Ketua DPD PHRI Provinsi Jambi.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Begini Jawaban Gubernur Jambi Saat Diinterupsi Dewan Soal Keseriusan Pengaturan Batu Bara

Baca juga: Rayakan HUT ke 27, PTPN VI Beri Karyawan dan Unit Usaha Penghargaan

Baca juga: Soal Pemilu 2024, Kader Berkarya Jambi Tunggu Sikap dan Arahan DPP Sampai April