Tak Boleh Rangkap Jabatan, Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi Harus Pilih Satu, Ini Penjelasan DPRD

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Terkait status direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tanggal 29-31 Januari 2023.

Kemudian pada tanggal 9-11 Februari, Komisi I juga sudah konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dari ke dua lembaga tersebut, didapatkan hasil bahwa, terkait status direktur RSUD Raden Mattaher Jambi tidak boleh merangkap jabatan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai PKS, dapil Sarolangun-Merangin, Hapis Hasbiallah.

"Rekomendasi yang kita dapatkan dari KemenpanRB dan KASN, bahwa direktur RSUD Raden Mattaher Jambi agar memilih salah satu jabatan nya. Jika beliau memilih jadi direktur di RSUD Raden Mattaher Jambi berarti dia harus mundur dari dosen dan mutasi pindah menjadi pegawai pemerintah Provinsi Jambi. Atau sebaliknya jika beliau tetap menjadi dosen agar tidak lagi menjadi direktur RSUD Raden Mattaher Jambi," kata Hapis Hasbiallah Jumat (10/2/2023).

Untuk penugasan itu tidak berlaku bagi JPT yang ikut melalui seleksi terbuka (Pasal 13 Peraturan Menpan RB Nomor 62 Tahun 2020).

"Dari rekomendasi ini, jika direktur tidak mau memilih salah satu sesuai arahan yang kita dapatakan dari Kemenpan-RB dan KASN, Gubernur Jambi harus ambil tindakan tegas," ungkapnya.

Terakhir Hapis Hasbiallah juga menyebut dari hasil konsultasi Komisi I DPRD Provinsi Jambi ke Kemenpan-RB beberapa waktu lalu sudah disampaikan ke pimpinan DPRD Provinsi Jambi secara tertulis. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Dulu Dihujat Karena Operasi Hidung, Kini Penampilan Mayang Disebut Makin Cantik Karena Pakai Filter

Baca juga: Lowongan Kerja PT KAI untuk Lulusan SMA hingga Lulusan S1, Simak Posisi yang Dibutuhkan