DPRD Provinsi Jambi

DPRD Provinsi Jambi Sebut Jika Pro Rakyat, Gubernur Diminta Tegas Soal Angkutan Batubara di Jambi

Melihat kondisi carut marut soal kemacetan di jalan umum atau jalan nasional di Jambi akibat angkutan batubara saat ini, anggota DPRD Provinsi Jambi

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Suci Rahayu PK
istimewa
Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. 

TRIBUN JAMBI.COM, JAMBI - Melihat kondisi carut marut soal kemacetan di jalan umum atau jalan nasional di Jambi akibat angkutan batubara saat ini, anggota DPRD Provinsi Jambi minta gubernur harus tegas.

Karena disitulah diuji apakah pemimpin pro atau tidak dengan rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata.

Kata Ivan Wirata, kalau gubernur berani ambil sikap menghentikan sementara operasional angkutan batubara yang melintasi jalan umum atau jalan nasional untuk mengurai kemacetan, artinya gubernur pro terhadap rakyat.

"Ini lah sikap seorang gubernur, dan harus berpihak kepada rakyat banyak, bisa saja disamping membuat jalan khusus berjalan gubernur juga diminta berani menghentikan sementara operasional angkutan Batubara tersebut. Kami sarankan gubernur harus tegas soal ini," kata politisi Golkar pada Jumat (27/1/2023).

Dari berita sebelumnya, Gubernur Jambi belum ambil sikap soal penghentian operasional angkutan batubara, dan masih ragu dengan tindakan itu. Ivan Wirata menyebut arti gubernur belum pro terhadap rakyat.

Karena hitungannya sudah seluruh masyarakat meminta itu dihentikan, artinya lebih banyak masyarakat yang dirugikan dari diuntungkan, kita minta Gubernur harus pro terhadap rakyat.

"Intinya jangan beroperasi dulu angkutan batubara di Jambi sebelum ada jalan khusus. Apalagi Dirjend Bina Marga pusat sudah mengeluarkan statemen ancam tidak mau memperbaiki kerusakan jalan nasional di Jambi, ini kan bahaya bagi Jambi dan pak gubernur. Ini ada sebuah peringatan, artinya kerusakan jalan nasional di Jambi makin dalam dan tidak bakalan lagi mendapatkan kucuran dana pusat. Saya sarankan pak gubernur jika sudah ada peringatan seperti ini sebaiknya pak gubernur ikut pemerintah pusat," ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menyebut, soal angkutan batubara di Jambi sudah menjadi konsesi nasional, karena di daerah lain juga angkutan Batubara nya tidak melewati jalan nasional artinya sudah punya jalan khusus.

"Intinya dengan ketegasan seorang gubernur saat ini diperlukan untuk pro pada rakyat banyak," tutupnya. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Sinopsis Divergent Series Allegiant, Tayang 27 Januari 2023 di Bioskop Trans TV

Baca juga: Satu Desa Tidak ada Pendaftar PPKD di Muaro Jambi

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved