Berita Batanghari

Sidang Kasus Korupsi Dana Desa, Jaksa Bacakan Dakwaan Mantan Sekdes Pandang Kelapo Batanghari

Kasus dugaan korupsi Dana Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari memasuki sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penulis: A Musawira | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi.com/Musawira
Kasus dugaan korupsi Dana Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari memasuki sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negri Jambi, Kamis (19/01/2023). 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Kasus dugaan korupsi Dana Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari memasuki sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negri Jambi, Kamis (19/01/2023).

Kasus korupsi dana desa tersebut pada pekerjaan kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas jamban umum atau MCK anggaran 2021.

Terhitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp122.010.000.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batanghari Sugih Carvallo melalui Kasi Intelijen, Aulia Rahman menyampaikan bahwa gelaran sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa inisial DP selaku Mantan Sekretaris Desa Padang Kelapo.

Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari yaitu Shahnaz Natasha dan Selvi Riyani.

Terdakwa dalam kasus ini hadir secara online di Lapas Kelas IIB Muara Bulian dan penasehat hukum Terdakwa hadir secara langsung di PN Jambi.

Sidang perdana ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yofistian.

Aulia menjelaskan Mantan Sekdes ini didakwa dengan dakwaan Primai melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lebih Subsider Pasal 8 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Atas dakwaan dari JPU yang telah dibacakan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi),”

“Sidang ditunda satu Minggu ke depan dengan agenda pemeriksaan saksi,” pungkasanya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Komisi V DPR RI Kunker ke Jambi, Hasilkan Rekomendasi dari Permasalahan Lintasan Truk Batu Bara

Baca juga: Penempatan Gedung Baru Disdik Sungai Penuh Dilakukan dengan Prosesi Adat

Baca juga: Tak Beri Ampun! Venna Melinda Tetap Ceraikan dan Penjarakan Ferry Irawan: Sabar

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved