Catatan Akhir Tahun: Pengelolaan Sumber Daya Alam Jambi Menyisakan Banyak Masalah

TRIBUNJAMBI.COM - Provinsi Jambi memiliki wilayah seluas 5,016 juta hektare. Hampir seperempat luas wilayah Jambi telah dikuasai industri ekstraktif, yakni seluas 1,223 juta hektare.

Pemerintah memberikan penguasaan kepada pengusaha untuk areal 18 kali luas DKI Jakarta itu, dalam bentuk izin perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, tambang batu bara, hutan tanaman industri, dan aneka bisnis lainnya.

Data KKI Warsi, luas wilayah Jambi yang terbuka akibat tambang batu bara mencapai 45.896 hektare tahun ini, paling banyak di Kabupaten Merangin dan Sarolangun.

Akibat terbukanya areal ini, diperkirakan telah membuat Jambi kehilangan stok karbon 18,35 juta ton, atau setara kehilangan potensi pendapatan Rp 1,37 triliun dari Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape.

"Itu wilayah yang tahun lalu dominan masih memiliki tutupan yang bagus,dan pada tahun ini berdasarkan hasil citra satelit yang kami lakukan, sudah terbuka akibat aktivitas batu bara," kata Rudi Syaf Senior Advisor KKI Warsi, Selasa (20/12/2022).

Dia menyebut, potensi makin luasnya wilayah Jambi yang terbuka akibat pertambangan, baik yang legal maupun ilegal, masih sangat tinggi di tahun 2023 ini. Pembukaan lahan, mayoritas dilakukan oleh perusahaan, disusul para cukong atau pemodal tambang emas ilegal.

Warsi menilai banyak masalah yang timbul pada pengeloaan sumber daya alam di Jambi, baik bagi ekosistem maupun untuk masyarakat. Maka dianggap perlu dilakukan penataan dan pengawasan yang serius, danb solusi konkrit terlebih untuk wilayah yang sudah rusak parah.

Pihaknya sudah mengujicoba upaya mengajak dan membina warga di Bukit Bulan, dari penambang ilegal menjadi petani kakao.

"Ada 27 orang petani yang menghentikan kegiatan ilegal, yang merusak ekosistem, kini kembali berladang dengan komoditi bernilai tinggi, yaitu kakao," kata Rudi. Dia bilang, tanaman Kakao membuuthkan naungan, sehingga para petani akan juga menjaga supaya hutannya tidak dibabat.

Sementara Walhi Jambi menyoroti langkah pemerintah yang akan melakukan pengembangan food estate. Pemerintah dianggap seolah tidak berkaca dari izin yang dikeluarkan sebelumnya, yang mewarisi konflik sumberdaya alam yang sampai saat ini masih dialami masyarakat Jambi.

"Kemudian, food estate dijadikan rencana strategis dalam pengembangan sektor pertanian. Ini merupakan bentuk dari monopoli kapitalisme yang sembunyi dibalik ketahanan pangan. Ini akan menghadirkan konflik-konflik sumber daya alam yang baru, dan masyarakat akan kehilangan akses kelola," ungkap Abdullah, Direktur Walhi Eksekutif Daerah Jambi.

Berdasarkan catatan dari Walhi Jambi, hingga saat ini Provinsi Jambi adalah Provinsi dengan konflik agraria tertinggi ke-2 sdi Indonesia. Konflik agraria yang belum diselesaikan mencapai 180 konflik.

"Aktor utamanya adalah Perusahaan ekstraktif [sawit, tambang dan HTI," ungkapnya, dalam penyampaian catatan akhir tahun, Jumat (30/12/2022).

Pihaknya juga menyoroti wilayah kelola rakyat dalam bentuk perhutanan sosial yang tak sebanding dengan izin yang diberikan untuk perusahaan.

Abdullah mengatakan hanya 215.969.92 Ha yang dikeluarkan pemerintah untuk perbutanan sosial melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.