Isu Reshuffle Mencuat, Pengamat Nilai Wajar Parpol Pendukung Jokowi Desak Nasdem Keluar dari Koalisi

TRIBUNJAMBI.COM - Isu reshuffle atau perombakan kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin muncul ke publik.

Terkait hal itu dinilai merupakan hal yang wajar dan merupakan hak preriogatif presiden.

Beberpa waktu lalu Presiden Jokowi memberi sinyal untuk melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju.

Sinyal tersebut ditanggapi Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago.

Dia menilai hal yang wajar jika partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Nasdem keluar dari barisan koalisi.

Apalagi, Nasdem telah mendukung sosok Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, yang diduga membuat hubungan partai besutan Surya Paloh itu dengan Jokowi mulai renggang.

"Dorongan dari anggota koalisi lainnya agar NasDem keluar dari pemerintahan itu hal wajar dengan kuatnya percaturan politik 2024," kata Arifki, dalam keterangan yang diterima, Minggu (25/12/2022).

Baca juga: Jokowi Didesak Copot Menteri NasDem, Buka Peluang Reshuffle Kabinet

Pada sisi lain, anggota koalisi partai yang pendukung pemerintah tentu memanfaatkan peluang ini, agar jatah kursi untuk partainya di tambah jika ada kader partai lain yang keluar.

Namun bagi Jokowi, reshuffle ini bukan hal yang mudah lantaran berdampak pada kepentingan politik menuju 2024.

"Secara pribadi Jokowi tidak terbebani karena tidak lagi maju sebagai capres. Tetapi, narasi politik pasca 2024 tentu akan lebih sulit dan menyebabkan Jokowi atau parpol lain juga berkepentingan," ujar Arifki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

“Mungkin,” kata Presiden.

Baca juga: Diisukan Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Kabinetnya, Andika Perkasa jadi Menteri?

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Tanggapan Partai Nasdem

Isu reshuffle tersebut ditanggapi Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali dengan santai.

Ali mengatakan ketika menteri dari Partai NasDem dicopot dari Kabinet Indonesia Maju mungkin kinerjanya tidak cakap dalam membantu Presiden Jokowi.

"Kalau kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," kata Ali, Sabtu (24/12/2022).

Kendati demikian, Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ucap dia.

Terkait peluang menterinya bakal dicopot, Ali lagi-lagi menuturkan bahwa NasDem tak bermasalah karena urusan reshuffle adalah hak Jokowi.

"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," ungkapnya.

Baca juga: Mantan Panglima TNI, Andika Perkasa Diprediksi akan Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Lebih lanjut, ia memastikan NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.

"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.

Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai.

"Nah terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.

Tanggapan PDIP

Isu reshuffle tersebut pun mengundang reaksi dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat alias Djarot.

Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi, beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

Djarot pun menyoroti satu contoh saat ini Indonesia masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Djarot pun menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.

Menteri NasDem Berpeluang Dicopot

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai menteri dari Partai NasDem berpeluang direshuffle Presiden Jokowi.

Menurut Dedi, hal itu ketika melihat dinamika politik terutama setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Jika melihat situasi politik, bukan tidak mungkin reshuffle menyasar kader NasDem mengingat Jokowi banyak tunjukkan ketidaksukaan pada NasDem pasca deklarasikan Anies," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat kemarin.

Dedi menganggap secara politik menteri dari Partai NasDem berpeluang dicopot, namun di sisi lain sebetulnya banyak yang layak diganti.

"Secara politik NasDem berpeluang, tetapi dari sisi kinerja menteri yang lain pun banyak yang layak diganti," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform seperti Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Adapun Jokowi memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

“Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat.

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Jokowi Didesak Copot Menteri NasDem, Buka Peluang Reshuffle Kabinet

Baca juga: Profil Irjen Pol Armed Wijaya yang Diangkat Jadi Kapolda Bengkulu Gantikan Irjen Agung Wicaksono

Baca juga: Rayakan Misa Malam Natal, Umat Katolik Diajak Membuka Pintu Keluarga untuk Yesus yang Lahir

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com