Menko Marves Luhut Minta KPK Kurangi Lakukan OTT
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Luhut sebut KPK terlalu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Untuk itu, Luhut Binsar Pandjaitan minta KPK tak terlalu sering lakukan OTT, karena dia beranggapan OTT membuat citra negara jelek di mancanegara.
"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Luhut menyampaikan bahwa Indonesia belum lama ini dipuji oleh Inggris karena berhasil menyelenggarakan KTT G20 di Bali.
Karena keberhasilan tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan bercerita bahwa dirinya sampai-sampai diundang wawancara oleh stasiun TV Bloomberg.
Dalam kesempatan wawancara itu, Luhut mengaku berbicara mengenai Indonesia yang mempunyai empat pilar dalam pembangunan.
Baca juga: Jelang Nataru 2023, Harga Sembako di Pasar Sarolagun Masih Terbilang Stabil
Baca juga: Kuat Maruf Bikin Pengunjung Sidang Pembunuhan Yosua Tertawa: saya ketahuan kapan naik dan turunnya
Keempat pilar tersebut yakni efisiensi melalui digitalisasi, hilirisasi, hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi. Menurut Luhut, kunci utama kemajuan bangsa ada pada digitalisasi.
Selanjutnya, Luhut mengingatkan kepada lembaga anti rasuah agar jangan sedikit-sedikit melakukan penangkapan.
Sebab, lanjut dia, jika digitalisasi sistem di Indonesia sudah berjalan baik, maka tidak lagi bisa untuk main-main.
"Kalau kita mau bekerja dengan hati, tidak mau maling saja, pasti bisa. Ya kalo hidup-hidup sedikit, boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau," ujar Luhut Ninsar Pandjaitan.
"Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main."
Luhut menambahkan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, maka akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).
Misalnya, digitalisasi di pelabuhan. Menkomarinves mengatakan 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai pada tahun ini.
