Ini Kata Kasi Penkum Kejati Jambi Terkait Kasus Penodongan Senjata Api ke Pengacara

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Lexy Fatharany, angkat bicara terkait laporan kuasa hukum Andy Veryanto terdakwa kasus penggelapan pajak.

Di mana, kuasa hukum Andy Veryanto, yakni Akurdianto melaporkan Jaksa yang disebut melakukan pengancaman.

Dalam rilis resminya, Lexy mengatakan bahwa, setiap terpidana adalah ia yang telah memperoleh hukuman sesuai Putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. 

Selanjutnya sesuai Pasal 270 KUHAP menyebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa" dan juga diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Terkait polemik dan berujung pada pelopran tersebut, Lexy membenarkan eksekusi terpidana AV dilakukan setelah sidang Peninjauan Kembali (PK), di mana pada saat penangkapan juga dihadiri oleh wartawan cetak elektronik yang meliput.

Baca juga: Ngaku Ditodong Jaksa Saat Dampingi Klien, Pengacara Terdakwa Kasus Penggelapan Lapor ke Polda Jambi

Ia menegaskan, tindakan Jaksa tersebut sudah sesuai prosedur yakni tegas dan terukur. 

"Inikan bentuk penegakan hukum dan sudah sesuai prosedur yakni tegas dan terukur, selain itu adanya upaya perlawanan dari terpidana dan atau terpidana tidak mau menjalankan hukuman sesuai putusan" jelas Lexy, dalam rilis resminya, Jumat (18/11/2022).

Ia melanjutkan, sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan merujuk Putusan MK nomor 69/PUU-X/2012, telah dijelaskan dalam putusannya MK menolak permohonan pemohon yang menguji pasal 197 ayat (1) KUHAP sehingga langkah mengeksekusi terpidana saat selesai menjalani sidang Peninjauan Kembali tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai Pasal 66 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang menyebutkan Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Sesuai informasi yang diterima, kata Lexy, jika Andy Veryanto memang sudah dipanggil sebanyak tiga kali untuk menjalani pidana badan oleh Jaksa yakni tanggal 23 Juni 2022, 27 Juni 2022 dan 30 Juni 2022 yang mana surat pemanggilan sudah diterima oleh pihak keluarga.

Baca juga: Tiga Personel Polres Sarolangun Dipecat, Polda Jambi Tegaskan Tidak Pandang Bulu

Atas ketidak hadiran terpidana secara patut itu, terdakwa kemudian ditetapkan status menjadi buron dan terdaftar di Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Ia melanjutkan, terkait kronologis detik-detik penangkapan eksekusi terpidana memang pantauan awak media ini berlangsung secara singkat, di mana setelah sidang di PN Jambi, tim Jaksa sudah mengetahui jika terpidana memang tidak mau menghadap ke kantor Jaksa dan berupaya membawa sekelompok orang untuk menghalangi eksekusi dengan ciri ciri berbaju merah dan putih.

"Di sinlah Jaksa pada Kejari Jambi langsung berkoordinasi dengan Intel Jaksa untuk mengeksekusi Terpidana AV yang hadir sidang. Selanjutnya saat dibawa menuju Kejari Jambi memang AV selalu menolak ajakan dan melawan untuk berusaha kabur namun petugas lebih sigap sehingga AV tak berdaya. Selain itu terdapat informasi jika mantan istri Andy Veryanto yakni Efda Yeni juga terlibat pidana dengan hukuman 2 tahun penjara dan saat ini statusnya juga menjadi DPO sejak Oktober 2022," jelasnya.

Lexy kembali menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan pelindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda. Begitu bunyi pasal 8A UU 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Di mana, Jaksa dimungkinkan untuk memiliki senjata api dalam melaksanakan tugasnya. 

Penggunaan senjata api juga di perkuat dalam pasal 8B UU 11 Tahun 2021 yang berbunyi. "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutupnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News