Anggota DPRD Provinsi Jambi Singgung Kewenangan DPR RI Soal Angkutan Batubara di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi singgung kewenangan anggota DPR RI soal karut marut angkutan Batubara di Provinsi Jambi.

Hal diungkapkan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi Rusdi, dari Fraksi Partai PPP Berkarya saat dirinya menghadiri audiensi dengan puluhan tokoh masyarakat Kabupaten Batanghari, Senin (14/11/22).

Kata Rusdi, persoalan karut marut angkutan Batubara di Provinsi Jambi dirinya juga minta pertanggungjawaban dari 12 anggota DPR, DPD RI dapil Jambi yang duduk di Senayan.

"Dari 12 anggota DPR, DPD RI kita di Senayan yang duduk di Komisi V, dan sudah menduduki tiga periode seperti pak Bakri, dan dewan dari PKB, kita minta pertanggungjawaban padahal kewenangan mereka semua itu baik dari menteri PUPR, ESDM mereka seolah tidak ada pertanggungjawaban soal ini, padahal ini kewenangan nya ada pada mereka, bukan dari kami Provinsi maupun Kabupaten," kata Rusdi dengan lantang di hadapan puluhan peserta audiensi.

Dirinya juga berharap dan minta pada masyarakat, dalam akhir bulan Desember tahun 2022 ini, karena Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi sudah bangun jalan alternatif, Simpang Karmeo-Kilangan, bukan jalan khusus angkutan Batubara.

"Kami berani membuktikan bahwa kami Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi sudah berbuat untuk mengatasi kemacetan tersebut. Jika bapak-bapak tidak percaya silahkan cek jalan itu sudah kami buka. Dan kami minta pada masyarakat harap bersabar sampai bulan Desember ini, kami juga yakin bahwa jalan itu sudah bisa fungsikan, daerah Sridadi, Tembesi tidak macet lagi," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Luna Maya Dukung Ayu Ting Ting dengan Boy William, sebut sang Prisenter Punyai Sifat ini

Baca juga: Jelang Nataru Dinkes Provinsi Jambi Siapkan Langkah Antisipasi Covid-19

Baca juga: Presiden Barcelona Joan Laporta Tanggapi Seruan Agar Xavi Dipecat