DPRD Provinsi Jambi

WakilI Masyarakat Batanghari-Muarojambi, Akmaludin Kritik Soal Pelaksanaan SE Angkutan Batu Bara

Akmaludin menyebut bahwa masyarakat sudah cukup resah dengan angkutan batu bara yang seolah tidak takut akan aturan dan sanksi yang diberikan

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
Ist
WakilI Masyarakat Batanghari-Muarojambi, Akmaludin Kritik Soal Pelaksanaan SE Angkutan Batu Bara 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi, Akmaludin mewakili masyarakat Kabupaten Batanghari- Muarojambi mengkritik terkait dengan tidak berjalannya aturan terkait dengan angkutan batu bara.

Akmaludin menyebut bahwa masyarakat sudah cukup resah dengan angkutan batu bara yang seolah tidak takut akan aturan dan sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Akmaludin menerangkan bahwa secara aturan mobil angkutan Batu Bara baru boleh keluar dari Mulut Tambang Jam 20.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB .

Namun faktanya yang terjadi, pada pukul 16.00 sudah banyak angkutan batu bara yang mulai berjalan. Termasuk kata Akmaludin, masih banyaknya Plat Luar Jambi yang mengangkut Batu Bara dan belum beralih plat Jambi.

“mewakili meminta dengan tegas kepada instansi terkait untuk menegakkan aturan terkait dengan Mobil Angkutan Batubara yang sudah tidak menjalankan surat edaran Gubernur Provinsi Jambi,”ungkapnya.

Disisi lain, Akmaludin juga memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menjalankan SE Gubernur Provinsi Jambi tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu Bara.

Tidak hanya itu, Akmaludin memerintahkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menertibkan Mobil Angkutan Batubara dengan menggunakan undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kami juga meminta Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terkait dana Pengawasan Angkutan Batubara di Provinsi Jambi dan meminta pada pengusaha Batubara di Provinsi Jambi untuk membangun jalan Khusus Batu Bara atau Mengangkut Batu Bara Melewati Sungai sampai jalan khusus tersebut terbangun,”tegasnya.

“Gubernur dan Bupati adalah penguasa di daerahnya masing-masing oleh karena itu jangan selalu beralasan ini bukan kewenangan, mau sampai kapan masyarakat menjadi korban dan terganggu menggunakan Jalan Umum,”pungkasnya.

Baca juga: Kritik Aturan Angkutan Batu Bara, Akmaludin: Kalau Pemerintah Tegas Tentu Kondisinya Tidak Begini

Baca juga: Polda Jambi Gagalkan Pengiriman 12 Ton BBM Ilegal yang Dibawa Pakai Truk Modifikasi dari Sumsel

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved