KPU Provinsi Jambi Dorong Pemda Selesaikan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan

KPU Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk pro aktif menyelesaikan permasalahn administrasi kependudukan

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Danang
Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggara, Apnizal. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - KPU Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk pro aktif menyelesaikan permasalahn administrasi kependudukan masyarakat di wilayah perbatasan jelang Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Teknis Penyelenggara, Apnizal. Ia mengatakan bahwa permasalahnnya bukan batas wilayahnya, namun administrasi kependudukan masyarakatnya.

"Yang menjadi masalah kan pelayanan kepada pemilih, pemilih kan sifatnya mobilitas tinggi, bisa saja ia di wilayah kita di Provinsi Jambi tapi memiliki identitas di provinsi tetangga," ungkapnya, Selasa (1/11/2022).

Kata Apnizal bahwa masalah administrasi kependudukan di wilayah perbatasan ini sering menjadi sengketa karena bisa saja memiliki dua indentitas.

Hal ini yang perlu di benahi oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan.

"Jadi setelah batas seslai, maka administrasi kependudukan harus di selesaikan, begitu masyarakat tinggal di wilayah kita itu harus memiliki ktp wilayah kita," tegasnya.

Karena memang saat ini ada beberapa wilayah perbatasan yang masih berebut jumlah penduduk.

Apnizal mencontohkan antara Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi dengan Kabupaten Muratara di Sumatera Selatan.

"Itu Sarolangun kekurangan penduduk, Muratara juga kekurangan penduduk, jadi tarik tatikan itu di wilayah perbatasan," ungkapnya.

Saat ini untuk Sarolangun kata Apnizal jumlah penduduknya turun dari 2018, hasil laporan penduduk di semester kemarin efeknya.

Jika penduduknya berkueang maka akan berdampak pada pada jumlah kursi DPRD yang akan berkurang.

"Maka kita dorong untuk pemda betul-betul pro aktif dalam penyelesaian administrasi kependudukan di wilayah perbatasan sehingga tidak menjadi problem," tutupnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved