DPRD Provinsi Jambi Minta Pemprov Laksanakan APBD-P Sesuai Aturan Mendagri

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggota DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Havis minta Pemerintah Provinsi Jambi laksanakan R-APBD 2023 sudah mempedomani secara utuh Permendagri 33/2019 dan PP 12/2019 atau tidak.

Kata Kamaludin Havis, pertanyaan itu muncul mengingat terdapat sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut.

Terutama alokasi khusus untuk Pendidikan sebesar 20 persen, Kesehatan 10 persen, Alokasi belanja Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar 0,60 persen, belanja peningkatan kapasitas ASN 0,37 persen serta alokasi infrastruktur 25 persen dan sebagainya.

"Maka kami pertanyakan itu pada pemerintah Provinsi Jambi. Karena APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah," Kata Kamaluddin Havis.

Meski bobot perannya bervariasi di tiap OPD berdasarkan beban kerja masing-masing, namun secara umum APBD menjadi sumber bagi pembiayaan layanan publik dan stimulan bergeraknya ekonomi.

Dalam situasi ekonomi yang lesu dan mengalami perlambatan saat ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan tentu APBD menjadi modalitas sektor publik untuk berkontribusi bagi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

Seiring lahirnya Permendagri 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan adanya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Maka terdapat beberapa kewajiban dan penyesuaian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah. Terutama pada komponen belanja yang bersifat wajib," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kualitas Pupuk Subsidi Dikeluhkan Petani di Tanjung Jabung Timur

Baca juga: Fitri Salhuteru Janji Temani Nikita Mirzani Melawan Dito Mahendra: Jangan Takut Selagi Benar!

Baca juga: Rating Rafael Leao yang Tampil Mengecewakan saat AC Milan Dikalahkan Torino