Dirlantas Polda Jambi Minta Dirjen Minerba Serius Sanksi Perusahaan Batubara yang Langgar Aturan
Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi meminta agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara agar fokus dalam mengatasi masalah transportasi batubara
Penulis: Aryo Tondang | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi meminta agar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara agar fokus dalam mengatasi masalah transportasi batubara.
Hal ini disampaikan Dhafi, saat rapat dengan Dirjen Minerba bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury, Jalan Soekarno Hatta, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jumat (21/10/2022).
"Ya, kita harus kerjakan dan cari solusi yang krusial saat ini, bagaimana agar tidak macet dulu dan tidak mengulang apa yang sudah kita bahas," kata Dhafi, Jumat (21/10/2022).
Tidak hanya itu, Dhafi juga meminta Dirjen Minerba agar serius dalam menjatuhkan sanksi kepada truk yang telah dilaporkan melanggar aturan, baik jam operasional, kapasitas muatan dan sistem atau kebijakan yang saat ini diterapkan.
"Jadi saya sudah sampaikan agar perusahaan yang sudah kita laporkan melanggar segera ditindak, dan Dirjen Minerba sudah merespon itu," katanya.
Baca juga: Jam Operasional Angkutan Batubara di Batanghari, Pukul 19.00 WIB dari Mulut Tambang
Ia berharap, setiap data pelanggran yang diberikan oleh Ditlantas Polda Jambi agar segera ditindak.
"Tolong diberikan sanksi terkait sistem yang telah ada saat ini, termasuk meminta agar Dirjen Minerba mempertahankan aplikasi Simpang Bara (Sistem Pantauan Mobilisasi Angkutan Batu Bara)," katanya.
Dalam rapat tersebut, kata Dhafi, pihaknya juga telah memberikan solusi dalam mengatasi kondisi terkini terkait batubara, yakni dengan memasang CCTV, penempatan personel, kemudian pertanggung jawaban setiap stakeholder sesuai tupoksinya masing masing.
Kemudian, STOP & GO TIME 2. MANAGEMENT, atau pengaturan jam operasional buka dan tutup mobilisasi angka tambang, termasuk mengoptimalkan Aplikasi Simpang Bara sebagai sarana kontrol jumlah angka batubara yang akan dikembangkan dengan data valid kendaraan angkutan batubara.
Baca juga: Tukar Pikiran Soal Pengelolaan Angkutan Batubara Tujuan DPRD Provinsi Jambi Kunker ke Dishub Sumsel
Sementara itu, kepada Dishub Dhafi meminta agar melakukan penindakan tegas terkait parkir liar dan pengelolaan parkir.
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
