Kader PDIP Dilarang Bicara Capres 2024, Megawati Minta Sabar Dulu

TRIBUNJAMBI.COM - Kader PDI Perjuangan dilarang membahas nama calon presiden yang akan diusung di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Sanksi menanti kader PDIP yang membahas nama calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024.

Sosok yang boleh menyampaikan nama calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024 hanya Megawati Soeakarnoputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada seluruh kader partainya untuk taat aturan tersebut.

“Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo dan seluruh kader Partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Kader PIDP itu perlu tahu dan ingat bahwa mekanisme pencapresan adalah hak sepenuhnya di Megawati Soekarnoputri

"Jadi, harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," terangnya.

asto menyinggung soal mekanisme apa yang akan diterima jika kader mengutarakan dukungan pada capres-cawapres tertentu, sebelum pengumuman dari Megawati.

Ia pub menyebut, bahwa kader yang nekat deklarasi capres harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan partai.

"Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi, siapapun itu. Pak Djarot, saya, dan siapapun," jelas Hasto.

Megawati Minta Kader Sabar

 Megawati Soekarnoputri meminta para kader partainya untuk bersabar terkait urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Tadi Ibu Megawati menegaskan urusan capres dan cawapres, ya semua sabar saja. Ada waktunya nanti untuk diumumkan," kata Hasto Kristiyanto di sela-sela rapat koordinasi kepala daerah PDIP di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).

Hasto menuturkan Megawati juga meminta kader PDIP agar terus melakukan konsolidasi. Sebab, tiga pilar partai harus terus menerus berada di tengah rakyat dan tidak perlu ikut dansa-dansa politik.

Hasto menuturkan kerja bersama di dalam mengatasi situasi yang memang penuh tantangan saat ini adalah jauh lebih penting. Sekaligus menciptakan segala hal yang kondusif. “Dan yang terpenting adalah ekonomi rakyat ini yang terus kita pacu,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan akan menegakkan disiplin partai terhadap para kader yang arogan dan melanggar kebijakan partai terkait capres dan cawapres.

"Arahan Ibu Ketua Umum agar seluruh kader Partai lebih mengedepankan kerja kerakyatan akan kami kawal dengan sebaik-baiknya. Termasuk urusan capres-cawapres, tunggu keputusan Ibu Ketua Umum," ucapnya.

"Hal ini sesuai dengan tradisi demokrasi partai yang telah berhasil melahirkan kepemimpinan Pak Jokowi dan kader-kader di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berprestasi," sambung Komarudin.

Dalam rapat koordinasi ini, dari 93 kepala daerah PDIP yang hadir antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Maluku Ismail Murad. Lalu, ada Gubernur Kalimantan Tengah Sugiyanto Sabran, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Baca juga: Ganjar Pranowo Berpeluang Diusung NasDem Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Baca juga: Demokrat Sebut AHY Penuhi Syarat jadi Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Kriteria Wakilnya di Pilpres 2024, AHY Siap Mendampingi