Apotek Masih Jual Obat Jenis Sirup, Pembeli Juga Masih Banyak Kemenkes Larang Sementara

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Meski sudah ada instruksi dari Kementerian Kesehatan(Kemenkes) agar tidak menjual secara bebas obat jenis sirup sejumlah apotek dan toko obat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih tetap menjual. Seruni, pegawai di apotek yang berada di kawasan Babelan mengatakan apotek di tempatnya bekerja masih menjual obat sirup lantaran belum ada arahan tertulis dari Dinas Kesehatan(Dinkes) setempat. "Baru sekedar baca berita itu juga baru hari ini ya, kita belum bisa menghentikan produksi, tunggu arahan resminya," kata Seruni kepada Tribun, Rabu (19/10).

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membeli obat sirup di apotek tempatnya. "Masyarakat banyak juga yang butuh kalau diberhentikan secara dadakan bagaimana, jadi tunggu resminya saja," tuturnya lagi.

Tak hanya apotek, toko obat dan beberapa warung di kawasan Babelan juga masih banyak yang menjual obat sirup. Bahkan ada yang belum mengetahui pemberitaan bahwa Kemenkes telah mengimbau untuk menghentikan sementara penjualan obat sirup.

"Belum, belum dengar berita, nanti kalau dilarang ya nggak dijual," ujar Akbar penjual obat sirup di warungnya.

Sehubungan dengan terus berkembangnya ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia, Kementerian Kesehatan(Kemenkes) mengeluarkan surat edaran terkait larangan bagi apotek menjual obat jenis sirup.

Dalam surat bernomor SR.01.05/III/3461/2022 tersebut Kemenkes juga menginstruksikan Tenaga Kesehatan(Nakes) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumumannresmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Surat Edaran Kemenkes yang ditandatangi oleh Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami Selasa(18/10).

Instruksi dikeluarkan Kemenkes sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia terus mengalami perburukan.

Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan lonjakan peningkatan kasus gangguan ginjal akut yang tinggi pada anak-anak.

"Hingga saat ini, Rabu (18/10) dilaporkan ada 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan. Angka kematian 99 kasus atau 48 persen," ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril.  Lebih lanjut, Syahril mengatakan angka kematian pasien khususnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai rujukan nasional ginjal mencapai 65 persen. Ia pun mengatakan jika data tersebut berdasarkan temuan kasus sejak Januari 2022 hingga Rabu (18/10). Syahril juga menjelaskan penyakit gagal ginjal akut pada anak tidak ada kaitannya dengan vaksinasi maupun infeksi COVID-19. "Sampai saat ini kejadian gagal ginjal akut tidak ada kaitannya dengan vaksin Covid 19 maupun infeksi COVID-19," ujarnya.

Ia pun juga menyebutkan hingga kini masih terus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak. Meski begitu upaya penelusuran kasus gagal ginjal akut terus dilakukan Kemenkes dengan menggandeng para ahli epidemiologi, Badan POM, IDAI, dan Puslabfor.

Penyelidikan epidemologi dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk mengetahui infeksi-infeksi yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Pemeriksaan mencakup swab tenggorokan, swab anus, pemeriksaan darah dan kemungkinan intoksikasi.

Saat ini Kemenkes bersama tim tengah melakukan penyelidikan epidemologi kepada masyarakat, tim akan menanyakan berbagai jenis obat-obatan yang dikonsumsi maupun penyakit yang pernah di derita 10 hari sebelum masuk rumah sakit atau sakit. "Harapannya hasilnya bisa segera kami dapatkan sebagai informasi untuk penanganan selanjutnya," kata Syahril.

Klarifikasi BPOM