Berita Jambi

OPD Pemprov Jambi Diminta Isi Monev Keterbukaan, Bentuk Dukungan Wujudkan Pemerintahan Transparan

Menerapkan tata kelola pemerintahan efektif, bersih dan melayani didukung e-goverment yang terintegrasi.

Editor: Rahimin
Istimewa
Ketua Divisi Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi Siti Masnidar (kiri). 

TRIBUNJAMBI.COM - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jambi untuk berpartisipasi dalam e-monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik.

E-Monev ini merupakan kegiatan dari Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk mengukur keterbukaan informasi publik badan publik.

Hal itu dikatakan Ketua Divisi Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi Siti Masnidar.

Siti Masnidar bilang, pihaknya sudah mengirimkan surat ke seluruh OPD di Jambi untuk mengikuti e-Monev.

"Monev kita dilakukan secara online. Ada sejumlah pertanyaan diajukan untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan badan publik tersebut," katanya, Selasa (18/10/2022).

Dikatakannya, jumlah OPD yang sudah submit yakni Badan Kepegawaian Daerah, Disbudpar, Dinas Pemberdayaan perempuan, Dinas sosial, Dinas Perpustakaan, Dinas ESDM, Dinas ketahanan pangan, Dinas Penanaman Modal. 

Selebihnya 12 OPD lainnya sudah registrasi tapi belum submit. "Baru separuh dari jumlah OPD di Pemprov Jambi. Kita berharap partisipasinya," katanya.

Dijelaskannya, jika OPD tidak berpartisipasi berarti tidak mendukung Gubernur Jambi untuk mendukung terwujudnya good governence yakni Memantapkan Tata Kelola Pemeritahan sebagaimana yang tercantum dalam visi misi gubernur dalam Perda no 11 tahun 2021 tentang Rencana pembangunan jangka menengah.

Di mana, penjelasannya yakni menerapkan tata kelola pemerintahan efektif, bersih dan melayani didukung e-goverment yang terintegrasi. 

Ini tentu berhubungan dengan pelayanan informasi dan komitmen keterbukaan informasi dari OPD yang bersangkutan.

"Saya kira monev ini momentum untuk membuktikan bahwa OPD siap mewujudkan keterbukaan informasi publik di Jambi sebagai salah satu indikator good governence," katanya.

Ia berharap Gubernur Jambi Al Haris bisa menjadikan hasil monev sebagai benruk evaluasi bagi pimpinan OPD terkait komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

"Hasil monev ini kami akan laporkan ke pak Gubernur. Dan juga kepada publik untuk menilainya," pungkasnya.

Baca juga: Edi Purwanto Terima Audiensi dari Komisi Informasi Jambi

Baca juga: Ketua DPRD Buka Kegiatan FGD Pra-Raperda Pendidikan Anak Usia Dini dan Komisi Informasi

Baca juga: Al Haris Harap Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi Bekerja Profesional

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved