Pakar Ekonomi Tanggapi Kenaikan Inflasi di Provinsi Jambi
Pakar ekonomi Unja, Haryadi menanggapi Inflasi di Jambi Periode September naik menjadi 8,09 persen.
Penulis: Wira Dani Damanik | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pakar ekonomi Universitas Jambi, Haryadi menanggapi Inflasi di Jambi Periode September naik menjadi 8,09 persen, setelah sebelumnya di Agustus sebesar 7,77 persen.
Adapun kenaikannya akibat naiknya harga BBM yang menyebabkan naiknya angka Inflasi di seluruh Indonesia.
Haryadi mengatakan adanya faktor kenaikan inflasi itu ditimbulkan oleh kenaikan harga bbm. "Administered inflation namanya, yaitu kenaikan inflasi yang disebabkan karena faktor lain. Salah satunya naiknya harga bbm yang otomatis meningkatkan biaya transportasi sehingga naiknya harga bahan pokok," kata Haryadi, Selasa (4/10).
Kemudian ia mengatakan kenaikan yang disebabkan naiknya harga beras terjadi hampir di seluruh Indonesia.
"Cuman, dibandingkan dengan tingkat nasional inflasi kita jauh lebih tinggi. Inflasi kita itu 8.09 persen sementara nasional 5.5 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan kita," katanya.
Baca juga: Tekan Inflasi, Pemkab Tanjabbar Dukung Gerakan Pembelian Beras Lokal oleh ASN
Ia mengatakan dengan tingginya inflasi itu menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semu. Ia pun meminta pemerintah bersama dengan stakeholder lainnya bekerjasama dalam menangani inflasi itu.
Haryadi kemudian menanggapi launching pembelian beras yang akan digelar pemrov dengan tujuan mengendalikan inflasi.
"Memang berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah, tapi hal itu tidak terlalu efektif memaksakan orang untuk membeli beras lokal. Sebenarnya masyarakat itu dimana harga lebih murah disitu dia beli. Itu kan salah satu cara tapi kan masih banyak cara-cara lain," lanjut Haryadi.
Menurutnya pemerintah harus memastikan pengaturan pasar dalam menstabilkan harga.
Baca juga: Kota Jambi Berhasil Keluar dari 10 Besar Inflasi Tertinggi di Indonesia
"Kalau menghimbau masyarakat boleh, selagi produk itu tersedia kalau enggak bagaimana. Barang itu jangan sampai langka, setiap dibutuhkan masyarakat harus ada dan tidak mahal, itu yang perlu dilakukan pemerintah," tutupnya.
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
