M Fadhil Arief Paparkan Saol Kantong Parkir untuk Atasi Kemacetan Batu Bara

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-M Fadhil Arief paparkan kondisi Jalan lintas di Kabupaten Batanghari yang menjadi lalu lintas angkutan batu bara. M Fadhil Arief meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk kembali mengkaji surat edaran terkait dengan jam operasional batu bara.

Hal ini disampaikan oleh M Fadhil Arief dalam pertemuan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Harjo Susmoro di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (27/9).

M Fadhil Arief menyebut bahwa dirinya menunggu momen pertemuan seperti hari ini membahas terkait dengan angkutan batu bara. Ia tidak menapik bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurai kemacetan jalur batu bara.

"Sampai saat ini kesan yang didapat oleh orang Batanghari bahwa ini hanya dapat mengurai kemacetan di Muaro Jambi dan Kota Jambi, sementara macetnya di Batanghari. Kami selalu usulkan bagaimana rekayasa alur ini 24 jam," ungkapnya.

M Fadhil Arief sebagai Bupati Batanghari memberikan ide untuk solusi jangka pendek dalam upaya mengurai kemacetan akibat angkutan batu bara yang sampai dengan saat ini masih menjadi persoalan di Provinsi Jambi.

"Kantor parkir ini bisa menjadi solusi, kalau Muaro Jambi keberatan untuk dijadikan kantong parkir, kita pilih wikayah Batanghari yang paling jauh berbatasan dengan Muaro Jambi, daerah Pemayung dan Penerokan," terangnya.

Lebih lanjut dipaparkan oleh M Fadhil Arief bahwa ketika ada kantong parkir di perbatasan seperti di Pemayung dan Penerokan. Ketika diberlakukan operasional 24 jam kemudian di tempatkan di kantong parkir ini akan terkontrol.

"Jadi ketika malam baru mulai lewat di Muaro Jambi dan di kota Jambi. Secara psikologis sopir itu lebih fresh, karena akan bisa istrahat di tempat kantong parkir,"paparnya.

"Kalau jam 6 sore mobil berjalan dari batas Batanghari Muaro Jambi, maka maka pada jam 9 malam dia sudah sampai di pelabuhan, nah mobil kosongnya itu akan sampai pagi sebelum jam 6 pagi dia sudah kembali ke mulut tambang, sehingga tidak ada lagi truk batu bara yang kosong melintas di siang hari,"terangnya.

Namun kata M Fadhil Arief bahwa solusi ini perlu komitmen bersama. Ada komitmen antara pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menyedikan kantong parkir. Jika memang pemilik IUP tidak ingin membuat kantong parkir, maka perlu dicarikan orang yang mau membuat kantong parkir yang nantinya membuat sistem iuran.

"Kita sudah coba ini saat ini untuk jalan kabupaten yang dilewati 14 IUP di Koto Boyo kita buat kantong parkir, sehingga nanti mobil kosong dan mobil berisi kita atur untuk masuk, ini kita lagi persiapkan,"tuturnya.

M Fadhil Arief menegaskan bahwa untuk solusi jangka pendek terkait dengan rekayasa angkutan batu bara. Sementara itu, untuk jangka panjang dikatakan M Fadhil Arief yakni terkait dengan jalan Koto Boyo ke Kilangan.

"Meskipun saya katakan ini juga perlu kantong parkir sehingga kita bisa mengatur kendaraan batu bara ini. Setiap 60 kilo meter buat kantong parkir, ini bisa jadi solusinya,"ungkapnya.

Kembali disampaikan oleh M Fadhil Arif bahwa persoalan kemacetan ini juga dikarenakan over tonase dari kendaraan. Kata M Fadhil Arief, persoalan tonase ini karena tidak ada timbang kendaraan, jika menggunakan timbang dari Kementerian yang ada saat ini, akan menimbulkan kemacetan baru karena tidak ada tempat parkir.

"Kalau kita ada kantong parkir maka itu bisa kita timbang. Macet ini salah satunya over tonase. Selain itu jalan nasional yang ada di tembesi saat ini beberapa berlubang, ini juga menjadi penyebab kemacetan. Jadi hal-hal seperti ini harus responsif," katanya.