DPRD Provinsi Jambi

Hari Tani Nasional, Ratusan Massa Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Ini Tuntutannya

Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi lakukan aksi Hari Tani Nasional di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Se

TRIBUNJAMBI.COM/w
Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi lakukan aksi Hari Tani Nasional di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (27/9). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan massa tergabung dalam Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi lakukan aksi Hari Tani Nasional di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (27/9).

Gestur Jambi yang lakukan aksi itu terdiri dari berbagai lintas organisasi diantaranya, KPA Jambi, IHCS Jambi, LSMM Jambi, FMN Jambi, PPJ, STT, SPB, STK, Beranda Perempuan, GMNI, XR Jambi dan Mapala.

Adapun tuntutan dari aksi itu yakni:
- Laksanakan reforma agraria sejati
-Tolak bank tanah
-Tolak omnibuslaw
-Hentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani, perempuan, mahasiswa, dan aktivis agraria
-Tolak impor pangan
-Pemerintah harus menjamin harga produksi petani,
-Selesaikan konflik agraria di provinsi Jambi sekarang juga.
-Tolak Kenaikan BBM
-Mendorong Perda Agraria di Jambi.

Dalam keterangan persnya, Gestur Jambi mengatakan Provinsi Jambi menjadi penyumbang konflik agraria nomor dua terbesar di Indonesia, baik di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan tambang yang telah melakukan perampasan lahan garapan bagi petani serta menyebabkan kerusakan lingkungan di Provinsi Jambi.

Maraknya perizinan di Provinsi Jambi telah mengakibatkan hilangnya mata pencarian petani. Bahkan dijelaskan dalam keterangan Gestur Jambi, ketika petani mencoba memperjuangkan hak atas lahan garapannya malah mendapatkan kriminalisasi bahkan sampai kehilangan tanahnya.

"Salah satunya dialami Bahusni petani asal Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dikriminalisasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seorang petani perempuan, Jusma, di Desa Lubuk Mandarsyah, Keacamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo juga mengalami kriminalisasi oleh salah satu perusahaan HTI saat memperjuangkan haknya atas lahan garapan," tulis Gestur dalam keterangan pers.

Menurut Gestur Jambi banyak proses perizinan yang dikeluarkan pemerintah yang telah menyebabkan tindak pidana korupsi di sektor agraria baik di perkebunan, Hutan Tanaman Industri di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pemerintah Desa Pasar Kerman Lolo Gedang Kerinci Gelar Lomba Layang-layang, Begini Keseruannya

Baca juga: Realisasi Penyaluran BLT BBM di Tebo Capai 89 Persen

Baca juga: Anggota Geng Motor Ini Peluk dan Cium Kaki Ibunya Setelah Ditangkap Polisi

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved