Pemilihan Presiden 2024

Gerindra Endus Upaya Penjegalan Prabowo Melalui Pemasangan Baliho, Akan Tempuh Jalur Hukum

Baliho bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap sebagai upaya untuk

Editor: Fifi Suryani
Istimewa
Joko Widodo dan Prabowo Subianto. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Baliho bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap sebagai upaya untuk menjegal pencapresan Menteri Pertahanan itu di tahun 2024 mendatang. Diketahui dalam baliho yang terdapat slogan 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat' tersebut ada foto Jokowi di sebelah kiri dan Prabowo di kanan.

Banyak publik mempersepsikan bahwa baliho itu menyiratkan bahwa Jokowi akan maju lagi di pilpres tahun 2024 mendatang sebagai kandidat wakil presiden. Ketua harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya bakal menempuh jalur hukum perihal pemasangan baliho yang diyakini untuk menjegal Ketua Umum Prabowo Subianto di beberapa daerah pemilihan (Dapil).

Upaya itu bakal ditempuh kata Dasco setelah pihaknya menerima masukan beberapa pihak termasuk pengamat, untuk mengungkap siapa pihak yang sudah diketahui oleh Gerindra ke publik. "Kami lebih banyak tidak mau berspekulasi di ranah publik kami akan serahkan ke jalur hukum," kata Dasco kepada awak media, di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Gerindra kata Dasco juga melihat kalau upaya penjegalan Prabowo Subianto lewat baliho ini dilakukan secara sistematis. Dalam artian lain, memang memiliki tujuan untuk menurunkan popularitas dan elektabilitas dari Prabowo Subianto. Terlebih, sebagian besar baliho itu terpampang di dapil-dapil yang menurutnya dengan jumlah pemilih tinggi untuk Prabowo.

"Inilah yang kemudian disasar kemudian dipasang baliho-baliho yang menurut analisa kami bisa menurunkan rating pak pyrabowo ini serangan secara halus," tutur Dasco.

Atas hal itu, dirinya menyatakan tak mau berspekulasi lebih jauh perihal pemasangan baliho tersebut, dan memilih akan menempuh jalur hukum. Meski demikian, Dasco memastikan kalau seluruh kader Gerindra di daerah sudah diperintahkan untuk mencopot baliho tersebut.

"Kami tidak mau berspekulasi di ranah publik, kami memilih untuk melakukan jalur proses hukum," ucap dia.

Dengan masuknya ke jalur hukum nantinya, kata Dasco, dapat membuktikan kebenaran adanya dugaan penjegalan yang dilakukan pihak tertentu. Sebab, dirinya mengaku merasa sulit untuk menelaah lebih jauh perihal narasi yang disampaikan dalam baliho itu.

"Saya susah kalau kemudian menjelaskan narasinya. Lebih baik nanti di proses hukum itu kan akan dikaji oleh aparat penegak hukum mengenai apa yang kami keberatan," kata dia.

"Dan kami rasa setelah kami analisa rasanya memang itu konten-konten yang hasilnya sepintas kelihatan positif tapi hasilnya akan negatif bagi pak prabowo," tutup dia.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons isu penjegalan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. Mardani mengaku heran terkait isu jegal eks Danjen Kopassus tersebut.

"Prabowo dijegal? Baru dengar saya. Masa jenderal dijegal sih," kata Mardani.

Mardani berharap pilpres 2024 akan diikuti minimal tiga paslon untuk mengindari penjegalan. "Minimal tiga (paslon) lah. Jadi enggak usah jegal-jegal," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani mengaku tak mempersoalkan jika pilpres 2024 diikuti empat pasangan calonn Ia mencontohkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung satu pasangan calon(paslon).

Kemudian, koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung satu paslon juga. Lalu, PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat mengusung paslon juga. Lalu, PDIP juga mengusung paslon sendiri karena memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen.

 

 

 

 

 

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved