Berita Jambi

Kadinkes Batanghari Sebut Puskesmas Bungku Sudah Berfungsi Polda Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi

Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Elfie Yennie saat dikonfirmasi mengatakan jika selaku kepala dinas, dia bertindak selaku pengguna anggaran (PA) pada

Penulis: tribunjambi | Editor: Suci Rahayu PK
ist
Puskesmas Bungku., Batanghari sudah difungsikan untuk pelayanan kesehatan dan vaksinasi massal. 

TRIBUNJAMBI.COM - Kepala Dinas Kesehatan Batanghari tersangkut dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Bungku, Batanghari tahun anggaran 2020.

Penyidik Polda Jambi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka pada kasus pembangunan Puskesmas Bungku senilai Rp 7 miliar ini.

Kepala Dinas Kesehatan Batanghari Elfie Yennie saat dikonfirmasi mengatakan jika selaku kepala dinas, dia bertindak selaku pengguna anggaran (PA) pada proyek pembangunan Puskesmas Bungku.

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Bungku, Batanghari.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Bungku, Batanghari. (ist)

"Selaku PA merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK), karena PPK saat itu yakni Asrofi mengundurkan diri," katanya dalam pesan WhatsApp.

Asrofi (alm) menjabat sebagai PPK dari awal dan di pertengahan mengundurkan diri karena sakit.

Pada proyek pembangunan puskesmas ini, penyidik menyebut jika total los. Namun Elfie Yennie membantahnya, karena fisik bangunan puskesmas ada dan saat ini sudah dipakai.

"Bahkan ada sertifikat lain fungsinya, makanya puskesmas masih difungsikan hingga saat ini," lanjutnya.

Baca juga: Kadinkes Batanghari Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku Senilai Rp6,3 Miliar

Baca juga: Polda Jambi Libatkan Tim Ahli dari ITB Ungkap Kasus Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku

Bahkan saat ini di Puskesmas Bungku sudah difungsikan untuk pengobatan dan vaksinasi massal,

Pada pembangunan puskesmas ini sempat menjadi temuan BPK yakni kelebihan bayar dan pihak Dinas Kesehatan sudah menyurati PT Mulia Permai Laksono selaku kontraktor untuk mengembalikan temuan BPK.

"Sudah ada pengembalian kelebihan bayar dari temuan BPK, yakni sejumlah Rp 260.051.911," imbuh Elfie Yenni.

Kasus ini awalnya disidik di Polres Batanghari, namun karena berkas tak kunjung dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Muara Bulian, maka kasus ini diambil alih Polda Jambi.

Diberitakan sebelumnya, Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menetapkan 7 tersangka pada dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Bungku, Batanghari.

Hasil penyelidikan petugas, ditemukan bahwa sesuai dengan kontrak, pengerjaan akan berakhir pada 14 Desember 2020, akan tetapi pada 17 Desember 2020 progres pengerjaan hanya mencapai 83 persen.

Kemudian pada tanggal 28 Desember, progres pengerjaan baru mencapai 88,76 persen, tetapi langsung dilakukan serah terima dengan PHO dengan progres 100 persen.

Dalam pengungkapan kasus ini, tim penyidik kemudian berkordunasi dan melibatkan alhi konstruksi bangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sehingga disimpulkan gedung Puskesmas Bungku tersebut tidak layak pakai.

Penyidik dan tim alhi menemukan bahwa beton pada bangunan tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja di awal.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: BREAKING NEWS Seorang Anak Hanyut di Sungai Batang Merao Kerinci, Warga Lakukan Pencarian

Baca juga: Polda Jambi Libatkan Tim Ahli dari ITB Ungkap Kasus Korupsi Pembangunan Puskesmas Bungku

Baca juga: Tak Ada Hujan dan Angin, Minimarket di Bandung Tiba-tiba Ambruk, Dua Motor Tertimpa Puing-puing

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved