Bupati Merangin Usulkan Mata Pelatihan Ideologi Pancasila pada Diklat Kepemimpinan 2023

Memperkuat ideologi Pancasila, Bupati Merangin Mashuri usulkan mata pelatihan ideologi Pancasila dimuat pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 2023.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Istimewa
Memperkuat ideologi Pancasila, Bupati Merangin Mashuri usulkan mata pelatihan ideologi Pancasila dimuat pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 2023. 

 

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Memperkuat ideologi Pancasila, Bupati Merangin, H Mashuri usulkan mata pelatihan ideologi Pancasila dimuat pada penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 2023.

Keinginan itu disampaikannya ketika mengikuti zoom meeting Subtansi Mata pelatihan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Smart Governance, dari Ruang MPC Bappeda Merangin, Rabu (14/9/2022).

Pada rapat yang dihadiri Muhammad Taufiq, DEA selaku Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia itu dipandang Bupati merupakan hal yang sangat penting.

"Pembekalan ideologi pada Diklat Kepemimpinan sebelumnya masih sangat tipis. Jangan sampai nanti pemimpin yang kita siapkan tidak hapal Pancasila dan tidak memahami 36 butir-putir Pancasila," ujar Bupati.

Menurutnya bahwa 36 butir-putir Pancasila itu harus tertanam betul kepada para pemimpin-pemimpin yang disiapkan. Artinya jangan sampai pemahaman butir-putir Pancasila itu menjadi luntur.

Baca juga: Mashuri Teken Komitmen Anti Korupsi di Merangin, Ini Isi Rakor Pemberantasan Korupsi

"Pemimpin kita harus mempunyai ideologi yang mumpuni dan dapat mengikuti perkembangan positif ideologi itu," tegas Bupati.

Menurut mantan kepala Dinas pendidikan Merangin itu hahwa jangka waktu pelaksanaan Diklat Kepemimpinan II selama tiga bulan belum efektif.

Sehingga menurutnya perlu diperpanjang, karena dalam merancang berubahan-perubahan perlu inovasi dan penyesuaian digitalisasi.

Baca juga: Lima Desa di Provinsi Jambi Belum Dialiri Listrik, Terbanyak di Kabupaten Merangin

Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan IV, III dan II secara bersamaan, juga tak luput dari koreksi bupati, karena bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Dimana pengambilan kebijakan secara teknis di setiap OPD menjadi terkendala. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)

Baca berita terbaru  Tribunjambi.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jambi
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved