Jokowi Kembali Ingatkan Provinsi Jambi Inflasi Tertinggi, Kota Jambi dan Bungo Juga Termasuk

Jokowi meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah segera melakukan intervensi di lapangan.

Editor: Rahimin
Setkab.Go.Id
Presiden Joko Widodo. Jokowi Kembali Ingatkan Provinsi Jambi Inflasi Tertinggi, Kota Jambi dan Bungo Juga Termasuk 

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan untuk daerah seperti Provinsi Jambi hati-hati dengan inflasi.

Saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022) Jokowi menyebutkan nama-nama daerah yang inflasi masih tinggi, seperti Provinsi Jambi.

Dengan tingginya inflasi, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah harus hati-hati.

Jokowi mengungkapkan data 10 kabupaten/kota dengan besaran inflasi tinggi, yakni:

  1. Luwuk - 7,8 persen
  2. Jambi - 7,8 persen
  3. Kotabaru - 7,5 persen
  4. Sampit - 7,5 persen
  5. Tanjung Selor - 7,4 persen
  6. Jayapura - 7,4 persen
  7. Sintang - 7,4 persen
  8. Bungo - 7,2 persen
  9. Padang - 7,1 persen
  10. Sibolga - 6,9 persen

Jokowi meminta agar kondisi tersebut dicermati dan meminta pemerintah daerah segera melakukan intervensi di lapangan.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," katanya.

Menurut Jokowi,lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera, yakni:

  1. Jambi - 7,7 persen
  2. Sumatera Barat - 7,1 persen
  3. Kalimantan Tengah - 6,9 persen
  4. Maluku - 6,7 persen
  5. Papua - 6,5 persen
  6. Bali - 6,4 persen
  7. Bangka Belitung - 6,4 persen
  8. Aceh - 6,3 persen
  9. Sulawesi Tengah - 6,2 persen
  10. Kepulauan Riau - 6 persen

Dikatakan Jokowi, jika kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan mulai naik.

Jokowi menjelaskan cara khusus yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi.

Yaitu, memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

"2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena ada penyesuaian harga BBM.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved