Pemilihan Presiden 2024

"Duet Prabowo-Jokowi Pertajam Polarisasi"

Menyambut perhalatan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) sejumlah partai politik mulai membangun kerjasama berupa koalisi parpol.

Editor: Fifi Suryani

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menyambut perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) sejumlah partai politik mulai membangun kerjasama berupa koalisi parpol.

Bahkan sederet partai telah membangun mitra koalisi sejak awal. Mulai dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori oleh tiga partai yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Tak hanya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga telah menteken kerja sama politik dalam menyambut perhelatan lima tahunan itu.

Sederet nama pun kian santer masuk bursa survei sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024. Mulai dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, di tengah hirup pikup politik menyambut Pilpres 2024, muncul usulan untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana, Jokowi diusulkan menjadi Cawapres mendampingi Prabowo. Usulan itu bahkan sudah digaungkan oleh sejumlah kalangan serta relawan pendukung Prabowo-Jokowi.

Apalagi, berdasarkan aturan di Mahkamah Konstitusi (MK) tak ada larangan jika presiden yang sudah menjabat selama dua periode, kembali maju sebagai Cawapres di Pemilu.

Tentu, wacana menduerkan Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 akan mendapat respons dari sejumlah kalangan.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, memang tidak ada aturan yang melarang soal presiden yang menjabat dua periode, maju kembali sebagai Cawapres. Namun, Dedi menyoroti bahwa wibawa Jokowi akan terganggu, termasuk elit-elit parpol lain.

"Sekaligus wibawa tokoh elit politik dan partai politik, karena kita tidak kekurangan tokoh sekaligus pemilih yang masih loyal," kata Dedi kepada Tribun Network, Selasa (13/9).

Dedi pun menyindir pihak-pihak yang menggaungkan wacana pencapresan Prabowo-Jokowi atau mengusulkan presiden tiga periode sebagai pihak yang tengah mencari pekerjaan.

"Sangat jelas dalam rangka mencari pekerjaan, bukan dalam konteks memikirkan bangsa ini ke depan," imbuhnya.

Deni menilai, dalam sisi politis, wacana majunya Prabowo-Jokowi akan mempertajam polarisasi di masyarakat.  Karena loyalitas dan gerakan politik relawan dua tokoh ini cukup agresif. Termasuk juga sebaliknya kelompok kontra keduanya juga sama kuatnya.

"Sehingga potensi menghidupkan kembali konflik di masyarakat, dan belum tentu menang," jelasnya.

Sebelumnya, dalam peryataan kepada wartawan, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan, presiden yang sudah menjabat dua periode bisa kembali ikut kontestasi Pilpres sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved