Konflik Internal PPP, Pengamat Politik Jambi: Pemilih di Daerah Bisa Tergerus

Pengamat politik Jambi Dori Efendi menyoroti konflik internal yang terjadi di tubuh PPP.

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Teguh Suprayitno
istimewa
Pengamat politik Jambi Dori Efendi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengamat politik Jambi Dori Efendi menyoroti konflik internal yang terjadi di tubuh PPP.

Dori melihat ini sebagai ranah perebutan kekuasaan untuk kepentingan Pemilu 2024.

"Saya lebih lihat di sisi ini adalah ranah perebutan kekuasan untuk kepentingan 2024," ujarnya, Jumat (9/9/2022).

Lebih lanjut kata dia dengan adanya konflik internal ini memiliki potensi berbahaya untuk stabilitas pencalonan Presiden.

"Di KIB ini PAN Golkar PPP, mereka bisa menyodorkan satu kursi untuk pencalonan presiden dengan 3 partai, Nah ini bisa mengganggu kestabilan koalisi lain, contoh nanti akan mengganggu, terjadinya 3 kandidat," ujarnya.

Sementara itu dampaknya di daerah ketika terjadinya dualisme akan mengakibatkan terjadinya penggerusan pemilih di daerah, karena persoalan party id (identitas partai) sangat lemah di Indonesia.

Baca juga: PPP Kisruh, DPC PPP Sungai Penuh Masih Lihat Perkembangan

"Party id yakni keyakinan seseorang memilih partai, kan sangat lemah, Kalau terjadi dualisme partai artinya dualisme massa di PPP lebih cenderung ke massa kelompok kelompok islam, artinya bisa. Terjadi penggerusan di daerah nanti karena ada penerbitan 2 SK," jelasnya.

Hal ini ia samakan dengan dualisme yang pernah terjadi di tubuh Hanura dan Demokrat.

Jika terjadi dualisme, maka akan sangat berdampak pada daerah, karena kepengurusan di daerah juga akan terjadi dualisme, dan ini kata Dori akan sangat berbahaya bagi PPP di kontestasi 2024. 

"Kalau 2024 terjadi dualisme partai akan terjadi pertama ketidakstabilan kelembagaan parpol, kedua hilangnya atau tergerusnya suara atau party id di PPP," ucapnya.

Baca juga: Asrul Sani Anggap Sia-sia Suharso Monoarfa Bawa Masalah Pergantian Ketum PPP ke Jalur Hukum

Ia menyebut adanya konflik ini bisa saja ada kepentingan kekuasaan yang sengaja memecah belah PPP.

"Ini sengaja untuk menggemboskan suara partai PPP, jadi dimunculkan dualisme disini sehingga terjadi konflik politik yang tidak terhindarkan di PPP, imbasnya kelak pemilih suara PPP menurun di daerah," jelasnya.

Menurutnya konflik internal PPP ini bisa bermuara pada meja hijau, sehingga akan ada yang diakui salah satunya menjadi ketua yang SAH.

Karena ada kelembagaan partai yang harus melalui prosedur kemenkumham, yang menerbitkan kepemimpinan yang SAH untuk salah satu kelompok.

Baca juga: Suharso Monoarfa Surati Kemenkumham, Anggap Penunjukan Plt Ketum PPP Mardiono tak Sah

Selain itu jika berbicara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ini Artinya kada dia ketika terjadi dualisme, apakah akan bergabung ke KIB atau akan pecah.

"Apakah akan ikut di KIB yang sudah terbentuk dengan kepemimpinan baru? kan tidak pasti, bisa jadi mereka bubar karena dibawah kepemimpinan yang baru," jelasnya.

Ia juga menyaybgkan sebelum PPP ini, ia menyebut di era  Jokowi saat ini terlalu banyak konflik partai politik terutama dualisme partai poitik, yang pernah terjadi juga di partai Demokrat dan Hanura.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved