Asrul Sani Anggap Sia-sia Suharso Monoarfa Bawa Masalah Pergantian Ketum PPP ke Jalur Hukum

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipimpin H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penunjukkan Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibenarkan Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan. 

Muhamad Mardiono ditunjuk jadi Plt Ketua Umum PPP karena Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diberhentikan.

Usman M Tokan menjelaskan, Suharso Monoarfa diberhentikan dari posisi Ketua Umum PPP sesuai keputusan Tiga majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pemberhentian Suharso Monoarfa menyikapi kegaduhan antara Suharso Monoarfa dan sejumlah simpatisan PPP.

"Saudara H Muhamad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020 - 2025," kata Usman M Tokan dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Suharso Monoarfa sendirimengklaim kalau dirinya masih sah sebagai ketua umum PPP.

"Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," cuplikan video pernyataan Suharso Monoarfa yang diambil di acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi.

Pihak Suharso Monoarfa bakal menyurati Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham buntut diberhentikannya dari Ketum PPP.

Pihak Suharso Monoarfa menilai penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Ketum PPP tak sah.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Syaifullah Tamliha.

Pihaknya menyoroti pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP melalui Mukernas yang dihadiri 30 dari total 34 DPW PPP pada Minggu (4/9) di Serang, Banten.

Mukernas yang digelar kubu Plt Ketua Umum PPP hasil Mukernas  tak memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Pak Suharso Monoarfa sudah menyiapkan surat klarifikasi kepada Menkumham terhadap kegiatan rapat pengurus harian dan Mukernas yang dilaksanakan Pak Arsul Sani yang tidak sesuai dengan prosedur dalam aturan AD/ART PPP," kata Tamliha kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).