Wilayah Pertambangan Rakyat di Jambi Sudah Diajukan ke Menteri, Harry Andria Sebut Tinggal Menunggu

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Jambi telah diajukan kepada Menteri ESDM.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Harry Andria.

Harry Andria bilang, revisi Wilayah Pertambangan Rakyat telah disetujui menteri dan tinggal menunggu dua tahapan lagi.

"Ada dua lagi tahapan, yang pertama penyiapan dokumen pengelolaan WPR kemudian kajian lingkungan hidup strategis," katanya, Senin (5/9/2022).

Harry Andria sudah menyurati menteri terkait dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat tersebut.

Serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk mengajukan anggaran soal kajian lingkungan hidup Wilayah Pertambangan Rakyat .

Menurut Harry Andria, dampak yang ditimbulkan Wilayah Pertambangan Rakyat sangat kecil apabila mengikuti aturan yang berlaku.

"Soal WPR ini ada ketentuannya yang umum itu, harus masyarakat wilayah tersebut. Itu ada aturannya dari undang-undangnya, tidak boleh alat berat, boleh menggunakan, lalu boleh menggunakan pompa, tapi pompanya ukuran kecil," katanya.

Diketahui, Wilayah Pertambangan Rakyat tidak berada di kawasan hutan dan sudah dilakukan kajian tata ruang.

Hal tersebut telah diusulkan kabupaten kepada pemerintah provinsi yang selanjutnya diajukan kepada pemerintah pusat.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Tata Tambang Minyak Ilegal di Jambi dan Sumsel, Kementerian ESDM Susun Permen untuk WPR

Baca juga: Wacana Wilayah Pertambangan Rakyat di Provinsi Jambi, Walhi: Jangan Jadi Tunggangan Pemodal

Baca juga: Begini Perkembangan Izin Wilayah Pertambangan Rakyat di Provinsi Jambi, Ada On Progress