Dinkes Batanghari Imbau Warga Segera Lapor Jika Ada Gejala HIV/AIDS, dr Elfi: Identitas Dirahasikan

Sebanyak 49 orang dari 63 penderita HIV/AIDS di Batanghari kini tengah masa penanganan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
kompas.com
Ilustrasi kampanye pencegahan HIV/AIDS. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Sebanyak 49 orang dari 63 penderita HIV/AIDS periode Januari hingga Agustus 2022 saat ini dalam masa penanganan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batanghari.

Puluhan orang dengan HIV/AIDS mayoritas usia produktif 30-39 tahun.

“Saya imbau ke masyarakat jangan memberikan stigma negatif kepada para korban HIV/AIDS,” katanya dr Elfi Yennie Kepala Dinkes Batanghari, Selasa (6/9/2022).

Justru dr Elfi mengharapkan agar masyarakat punya kesadaran jika mempunyai keluhan atau gejala yang mendekati penyakit HIV/AIDS.

Dia menyarankan jika ditemukan gejala periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Baca juga: 63 Kasus HIV/AIDS di Batanghari, 49 ODHA Dalam Penanganan Dinas Kesehatan

“Di beberapa puskesmas bisa melakukan pemeriksaan HIV/Aids. Jika ada yang malu silahkan hubungi petugasnya secara pribadi kemudian nanti bisa diatur bagaimana supaya mereka tidak diketahui masyarakat,” ucapnya.

Kepada masyarakat rahasia dari identitas diri akan terjamin pihaknya tidak pernah mempublikasi nama-nama mereka ke media atau secara umum itu tidak dilakukan.

Sementara itu, Elfi bilang kasus pada tahun ini cukup tinggi. Meski begitu bukan berarti ini kinerja pelayanan kesehatannya yang jelek. Justru dengan banyaknya kasus yang ditemukan maka itu lebih baik karena artinya kasus tersebut dilakukan penanganan.

Melalui faskes, dan rumah sakit akan selalu melakukan upaya screening dan pemeriksaan untuk mencegah penularan atau meningkatnya kasus.

Baca juga: Tiap Tahun Tambah Ratusan Kasus HIV/AIDS di Provinsi Jambi, Kemenkes Estimasi Ada 3.741 ODHA 

“Sebagai upaya untuk mencegah penularan kepada yang lain dan penanganan HIV/Aids ini termasuk juga dari jenis pelayanan dasar yang ada pada standar pelayanan minimalnya yang memang secara peraturan perundang-undangan masuk program prioritas,” pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved