Kenaikan Harga BBM Tekan Daya Beli Masyarakat

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai ada dua efek yang perlu dimitigasi setelah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite naik. Efek pertama adalah tertekannya daya beli dan tingkat konsumsi oleh masyarakat.

"Karena pertumbuhan ekonomi sedang dalam tren positif dan hal ini secara signifikan ditopang oleh konsumsi masyarakat," kata Ajib saat dihubungi, Senin (5/9).

Ajib mengatakan kuartal kedua tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi sedang tumbuh signifikan mencapai 5,44 persen. Dan diproyeksikan oleh pemerintah bisa konsisten di atas 5 persen secara agregat di akhir 2022. 

"Untuk mencapai proyeksi ini, daya beli dan konsumsi masyarakat harus terjaga dengan baik," tuturnya.

Ajib menuturkan efek kedua yang menjadi masalah adalah tingkat inflasi. Menurutnya, data inflasi pada kuartal kedua sudah cukup mengkhawatirkan karena sudah menyentuh angka 4,94 persen. Di sisi lain, proyeksi pemerintah, inflasi hanya di kisaran 3 persen secara agregat sampai akhir tahun 2022. 

"Karena inflasi ini, secara langsung akan menjadi pengurang tingkat kesejahteraan masyarakat," tukas Ajib.

Menjadi sulit karena sebuah capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tidak bermakna ketika inflasi tidak terkontrol.  "Itu karena secara substantif, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak naik," papar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut.

Dia meyakini kenaikan harga BBM Pertalite akan berakibat secara langsung terhadap harga akhir barang atau jasa. Sedangkan dalam konteks psikologi pasar, maka masyarakat yang terbebani konsumsinya karena kenaikan harga-harga.

Menarik kemudian, ketika pemerintah membuat paket kebijakan dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) yang langsung dicairkan pada Bulan September ini.  Dimana Bansos ini terbagi dalam enam paket yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, BLT Masyarakat, Bantuan Pokok Nontunai (BPNT) dan BLT UMKM. 

Alokasi bansos ini diambilkan dari dana APBN, yang bersumber dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)."Paket kebijakan pemerintah dengan memberikan bansos, relatif bisa menjawab potensi masalah dalam menjaga daya beli masyarakat," urainya.

Struktur APBN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengalihan anggaran subsidi BBM semata-mata untuk mengamankan struktur APBN 2023.Hal itu dikatakan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.

"Ini masih menjadi elemen yang sangat mempengaruhi suasana tahun 2023," ucapnya.

Menkeu memastikan APBN bakal menjadi instrumen shock absorber secara optimal tanpa mengorbankan aspek sustainabilitas.Pemerintah, tegas dia, terus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan terutama fungsi shock absorber untuk menjaga inflasi.

"Misalnya kenaikan harga apakah itu BBM, elpiji, listrik, semuanya mengalami tekanan biaya produksi yang sangat melonjak karena bahan dasarnya melonjak tinggi dengan adanya krisis energi," tukasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan inflasi global dapat menyebabkan likuiditas semakin ketat.Selain itu cost of fund dari surat utang negara juga cenderung meningkat.

"Pengendalian defisit harus digenjot pemerintah agar risiko tidak mengekspos langsung terhadap APBN dan perekonomian kita," paparnya.