Mengawal Rumah Impian Rakyat

Pemerintah melalui Kementrian PUPR menargetkan 70 persen atau sekitar 11 juta rumah tangga yang sudah harus memiliki rumah layak huni.

Editor: Rahimin
ist
Kantor Badan Pusat Statistik. Mengawal Rumah Impian Rakyat 

Seseorang yang mempunyai rumah milik sendiri masih sering dianggap menjadi simbol kemapanan di tengah masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, iklan mengenai perumahan dengan kredit yang murah dan mudah selalu menjadi incaran.

Hal ini juga menjadi salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menaikkan tingkat kepemilikan rumah layak huni.

Baca juga: Ini Penjelasan BPS Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Terkait Data Kemiskinan

BPS mencatat rumah tangga yang memiliki rumah milik sendiri meningkat selama satu dekade terakhir, dari 79,22 persen menjadi 81,08 persen pada 2021, di mana proporsi terbesar ada di perdesaan yakni 90,35 persen.

Padahal lebih dari 50 persen penduduk yang bekerja tinggal di perkotaan yang seharusnya lebih mempunyai kesempatan tinggi untuk memiliki rumah sendiri.

Faktanya tak semudah itu. Selain harga perumahan di kota lebih mahal, luas pemukiman pun sangat terbatas.

Selalu ada hal yang dikorbankan ketika memilih rumah di lokasi perkotaan seperti harga dan kenyamanan.

Bahkan Kawasan rumah mewah di Pondok Indah saja sewaktu-waktu bisa terancam banjir.

Alhasil, bagi beberapa orang, pilihannya hanya mendapatkan rumah dengan harga terjangkau meskipun tidak layak, mengontrak/sewa rumah atau harus rela commuting setiap hari.

Sementara itu dari sisi sanitasi, data BPS mencatat masih adanya kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terkecil sebanyak 67,78 persen baru bisa mengakses rumah dengan sanitasi yang layak.

Persoalan sanitasi ini cukup penting mengingat pengaruhnya dalam pola hidup sehat.

Konsep sanitasi layak yang mengacu pada SDGs terbaru menyatakan bahwa rumah mempunyai kelayakan sanitasi jika memiliki akses terhadap fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB), memakai kloset leher angsa, dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja baik berupa tangka septik maupun langsung dibuang ke lubang tanah.

Public Housing, Pemerintah Bersinergi

Dalam menyikapi permintaan mengenai kebutuhan perumahan yang layak huni baik di perdesaan maupun perkotaan, tentunya pemerintah tidak bisa berjalan sendirian.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved