Berita Tanjab Timur

DPRD Tanjabtim Paripurna Perubahan Kebijakan dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2022

DPRD Tanjabtim Menggelar Paripurna Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022

Penulis: Rifani Halim | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Rifani Halim
DPRD Tanjabtim Menggelar Paripurna Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabtim mengelar rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022, Senin (29/8/2022).

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjabtim dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Tanjabtim Mahrup, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjabtim Sapril dan sejumlah unsur pimpinan.

Dalam rapat paripurna, ketua Badan Anggaran DPRD Tanjabtim Muhammad Guntur menyampaikan, perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebuakan pemerintah daerah mengenal asumsi dasar perubahan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

DPRD Tanjabtim Menggelar Paripurna Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022
DPRD Tanjabtim Menggelar Paripurna Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 (Tribunjambi.com/Rifani Halim)

"Hal dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pendapatan," katanya.

Lanjutnya, dengan mempedomani ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman tekhnis pengelolaan keuangan daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah telah menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan pembahasan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan ppas tahun anggaran 2022.

Dia menjelaskan, plafon sementara pendapatan daerah dan belanja penghasilan pendapatan daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp 1.096.405.979.122,00, setelah perubahan sebesar Rp 1.092.990.850.225,00 atau berkurang sebesar Rp 3.415.128.897,00.

Baca juga: PAN Umumkan 9 Nama Kandidat Capres 2024, Suara di Provinsi Jambi Sama

Baca juga: Harga Telur Naik, Daya Beli Masyarakat Muaro Jambi Menurun

Belanja daerah sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 1.166.687.345.642,00, setelah perubahan sebesar Rp 1.240.711.087.856,00 bertambah sebesar Rp 74.023.742.214,00.

Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa sebesar Rp 151.720.237.631,00.

Pengeluaran pembiayaan daerah yang digunakan untuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp 4.000.000.000,00.

Dia menerangkan, anggaran pemerintahan sementara masing-masing, dalam pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022, badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati alokasi anggaran untuk masing-masing urusan.

Plafon dalam pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022, badan anggaran dprd bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati alokasi anggaran untuk masing-masing urusan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp 768.520.934.489,00.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp 75.245.789.482,00.

Urusan pemerintahan pilihan dianggarkan sebesar Rp 57.067.490.877,00 urusan penunjang pemerintahan dianggarkan sebesar Rp 193.860.539.739,00, unsur pendukung urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp 81.042.591.323,00.

Unsur pengawasan urusan pemerintahan dianggarkan sebesar Rp 10.000.000.000,00, unsur kewilayahan dianggarkan sebesar Rp 49.846.343.885,00, unsur pemerintahan umum dianggarkan sebesar Rp 5.127.398.061,00. (Tribunjambi.com/Rifani Halim)


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: PAN Umumkan 9 Nama Kandidat Capres 2024, Suara di Provinsi Jambi Sama

Baca juga: Harga Telur Naik, Daya Beli Masyarakat Muaro Jambi Menurun

Baca juga: Sempat Jadi Usulan, Edi Purwanto Pastikan Akan Ada Pembangunan SMA di Wilayah Kumpeh Muaro Jambi

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved