Inspektorat Tanjabtim Belum Terima Permintaan Rekomendasi untuk Cakades Petahana

Inspektorat Kabupaten Tanjabtim belum mengeluarkan satu pun surat rekomendasi untuk petahana calon kepala desa di pilkades serentak 2022.

Penulis: Rifani Halim | Editor: Teguh Suprayitno
tribunnews.com
ilustrasi pilkades serentak. 

 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Inspektorat Kabupaten Tanjabtim belum mengeluarkan satu pun surat rekomendasi untuk petahana calon kepala desa yang akan ikut dalam pemilihan kepala desa serentak 2022.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjabtim, Mariontoni mengatakan, bahwa para petahana yang ingin maju kembali menyalonkan diri, wajib harus mengantongi surat rekomendasi dari Inspektorat. 

Akan tetapi, sebelumnya petahana tersebut diminta harus bisa menuntaskan laporan pertanggungjawaban selama dirinya menjabat sebagai kepala desa. Sebab, calon yang telah menjabat sebelumnya dalam peraturan memang mutlak sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

"Laporan tersebut meliputi laporan administrasi dan keuangan dari pihak Inspektorat, dan itu wajib harus ada," terangnya, Minggu (28/8/2022).

Baca juga: Pilkades Serentak Tanjab Timur, Masing-masing Desa Mulai Bentuk Panitia

Sementara, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjabtim, Hadi Firdaus mengakui, memang sampai saat ini pihaknya belum ada mengeluarkan surat rekomendasi seperti yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanjabtim.

"Sejauh ini belum ada Cakades inkumben yang datang meminta rekomendasi kepada kami," akunya.

Ia mengakui, terkait dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi secara formal belum ada. Namun, untuk informal sudah disampaikan secara lisan bahwa salah satu persyaratan bagi Cakades inkumben yang ingin maju kembali harus ada rekomendasi dari Inspektorat.

"Memang kalau secara formal belum ada disampaikan ke kami, tapi secara informal ada dengan lisan," sebutnya.

Baca juga: 34 Desa di Muaro Jambi Siap Laksanakan Pilkades Serentak

Dia menambahkan, biasanya rekomendasi itu dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa selama menjabat, terutama dalam mengelola keuangan. Artinya, nanti pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap desa bersangkutan. 

"Kami siap jika diminta. Karena itu kan adalah bagian dari tugas kita," tutupnya.

(Tribun Jambi / Rifani Halim)

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved