Lembaga Non-Profit sebagai Pelengkap Perekonomian

Lembaga Non-Profit sebagai Pelengkap Perekonomian

Nur’aidah, Fungsional di BPS Kabupaten Bungo

TRIBUNJAMB,COM - Istilah lembaga non-profit sejatinya tidak asing bagi telinga kita. Di era keterbukaan demokrasi saat ini, berbagai organisasi yang membawa sejumlah misi seperti isu kemanusiaan, lingkungan hidup, hak asasi manusia dan sejenisnya semakin eksis.

Di antara yang dikenal masyarakat, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Aksi Cepat Tanggap, KitaBisa.com, maupun lembaga yang memiliki perhatian kepada lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Sejarah mencatat sejak zaman sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah bermunculan berbagai lembaga non-profit.

Perkumpulan Budi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1912), dan Taman Siswa (1922) merupakan lembaga non-profit yang dibentuk untuk membangun sumber daya manusia pada masa itu

Lembaga non-profit atau biasa di kenal sebagai organisasi nirlaba di Indonesia memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah seperti sosial kemanusiaan, penegakan hukum, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan.

Lembaga non-profit dibentuk oleh suatu perkumpulan individu untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa maksud mencari laba ataupun keuntungan.

Masing-masing lembaga didirikan dengan tujuan dan maksud yang berbeda. Bentuk lembaga non-profit dapat berupa organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),asosiasi, perkumpulan, yayasan, dan partai politik.

Dalam klasifikasinya, lembaga non-profit yang tidak dikendalikan oleh pemerintah dan tidak terlibat produksi pasar dikenal sebagai Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT). Artinya dalam menyediakan pelayanan, lembaga tidak berniat mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan tidak ada intervensi dari pemerintah dalam hal kepengurusan maupun administrasi.

Aktivitas LNPRT dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat termasuk sebagai aktivitas ekonomi (SNA 2008).

Sehingga Badan Pusat Statistik (BPS) turut menyertakan komponen pengeluaran LNPRT sebagai pelaku ekonomi yang berperan dalam penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran.

Di samping ada komponen lain penyusun PDB/PDRB menurut pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan net ekspor.

BPS memiliki sejumlah survei untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas LNPRT dalam periode triwulanan maupun tahunan. Informasi yang dikumpulkan menjadi dasar penghitungan PDB/PDRB menurut pengeluaran yang dirilis BPS.