DPRD Provinsi Jambi

Fraksi Golkar Sampaikan Beberapa Catatan pada 7 Ranperda Pemerintah Provinsi Jambi

Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Jambi berikan beberapa catatan hal yang menjadi perhatiannya.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi.com/Hasbi Sabirin
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. 

 

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI-Setelah membaca dan mencermati 7 (tujuh) Ranperda Pemerintah Provinsi Jambi. Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Jambi berikan beberapa catatan hal yang menjadi perhatiannya.

Pertama, Ranperda Tentang Pengelolaan keuangan daerah akuntabilitas harus menjadi tatanan dari setiap upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan yang lebih dan optimal, termasuk dalam perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah juga harus memiliki hasil guna, dalam artian pengelolaan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang optimal.  

"Fraksi Partai Golkar berharap Ranperda ini dapat menjadi landasan yuridis dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap taat peraturan perundang-undangan dengan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien, dan transparan," kata juru bicara Fraksi Golkar Ivan Wirata.

Baca juga: Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Apresiasi Lahirnya 7 Ranperda Pemerintah Provinsi Jambi

Setelah Fraksi Golkar mempelajari draft Ranperda pengelolaan keuangan daerah isi nya hampir sama dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap isi ranperda ini tidak sema-mata menyalin akan tetapi bisa menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ranperda pengelolaan keuangan daerah disusun untuk kontrol sosial dengan objek pengaturan yang jelas dan harus memenuhi persyaratan azas hirarki peraturan perundang-undangan," tutupnya.

Baca juga: Golkar Klaim Verifikasi Parpol ke KPU 10 Agustus 2022, Berbarengan Dua Partai Lainnya

(Tribun Jambi.com/ Hasbi Sabirin)

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved