Fraksi Demokrat Soroti Ketimpangan Belanja Pegawai Pemprov Lebih Besar Dibandingkan Belanja Modal

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi Partai Demokrat menilai ketimpangan besaran belanja pegawai dengan belanja modal seolah menggambarkan orientasi penyusun anggaran belanja operasional.

Dimana belanja pegawai memakan porsi yang besar dalam penganggaran. Seolah kepentingan internal masih lebih diutamakan dibanding dengan kepentingan masyarakat dalam belanja modal.

"Kualitas belanja daerah suatu daerah dianggap masih lemah jika terindikasi adanya ketimpangan, dimana belanja pegawai selalu lebih besar dari belanja modal," kata Ketua Fraksi Demokrat Ahmad Fauzi Ansori saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 belum lama ini.

Fraksi Partai Demokrat menilai yang paling ideal saat ini adalah belanja modal diupayakan diperbesar sehingga bisa memberikan efek kepada kepentingan publik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Sementara di sisi lain, Semestinya dengan anggaran belanja pegawai yang besar di tahun 2021 diharapkan bisa meningkatkan gairah kerja dan keprofesionalan birokrat di lingkup Pemprov Jambi.

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jambi Berikan Pandangan Kritis dan Dukung Ranperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Baca juga: Gerakan 10 Juta Bendera, Pj Bupati Muaro Jambi Minta Warga Pasang di Setiap Rumah

Dorongan berupa besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas pada tahun 2021 juga belum terlihat maksimal dirasakan manfaatnya pada masyarakat.

"Kami berharap pengganggaran perjalanan dinas merupakan cerminan bahwa aparatur benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, melahirkan aparatur yang inovatif dalam melahirkan program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga bermanfaat bagi tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian di tengah masyarakat yang pada akhirnya menciptakan laju pertumbuhan ekonomi semakin baik di Provinsi Jambi," ungkapnya.

Pada tahun 2021 ini, jumlah belanja modal kita hanya sebesar 12,5 persen. Menurun jika dibandingkan dengan belanja modal pada tahun 2020 sebesar 17 persen. Sementara pendapatan daerah di tahun 2021 lebih besar dari pendapatan tahun 2020.

Artinya peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2021 tidak dikuti dengan penambahan porsi belanja modal.

"Fraksi Partai Demokrat melihat besaran ini belum ideal untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi kita. Kami mendorong agar pengganggaran belanja modal ke depan dapat diperbesar mendekati besaran ideal yang diperlukan. Sehingga benar-benar dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita.

Hal ini sejalan dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah sudah memberikan arahan agar prosentase ideal belanja modal antara 23-25 persen untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat- mendorong agar ke depan alokasi belanja untuk bidang ekonomi ini diperbesar.

Karena pertumbuhan ekonomi kita yang berada dibawah 4 persen justru menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi natural road.

Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan minim kontribusi pemerintah.

Sehubungan hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan, apakah yang menghalangi pemerintah provinsi Jambi untuk memperbesar belanja modal?

Mengapa belanja modal di tahun 2021 jauh lebih rendah dari pada belanja modal tahun 2020 sementara proyeksi pendapatan tahun2020 ditetapkan lebih tinggi?

Agar permasalahan ini menjadi lebih jelas,Kami memandang hal ini tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jambi Berikan Pandangan Kritis dan Dukung Ranperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Baca juga: Gerakan 10 Juta Bendera, Pj Bupati Muaro Jambi Minta Warga Pasang di Setiap Rumah

Baca juga: Akmaludin Paparkan 11 Bagian Penting dari Pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Kerjasama Daerah