Berita Tanjabtim

KPU Tanjabtim Antisipasi Parpol Catut Nama Warga, Haris: Bisa Kita Bantu Cek

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjabtim berencana membuka akses masyarakat untuk memantau sistem informasi pendaftaran partai politik (sipol).

Penulis: Rifani Halim | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM/RIFANI HALIM
Plt Ketua KPU Tanjabtim Abd. Haris 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjabtim berencana membuka akses masyarakat untuk memantau sistem informasi pendaftaran partai politik (sipol).

Hal tersebut diambil sebagai upaya antisipasi kasus pencatutan nama masyarakat sebagai anggota parpol.

Pasalnya akan pemilu 2024 tengah berproses dan tengah memasuki tahapan pendaftaran parpol dan verifikasi administrasi serta faktual.

Untuk diketahui, sipol merupakan sebuah instrumen digital yang digunakan KPU guna menampung administrasi persyaratan parpol sebagai peserta pemilu. Mulai data kepengurusan dipelbagai level hingga daftar keanggotaan partai.

Salah satu syarat partai politik adalah memiliki 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

Plt Ketua KPU Tanjabtim Abd. Haris mengatakan, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mengecek validitas persyaratan jumlah anggota yang disetor parpol. Sekaligus memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat.

"Kepada masyarakat setempat yang merasa namanya dicatut atau KTP dimasukkan ke dalam kepengurusan parpol, maka bisa dicek ke kantor kami. Selanjutnya Nakan kami verifikasi kepada parpol yang bersangkutan," katanya, Kamis (4/8/2022).

Dia menjelaskan, pencatutan nama tersebut tidak hanya bermasalah dari segi kepatuhan. Namun juga merugikan warga yang bersangkutan. Sebab, dengan dijadikan anggota partai, ada hak-hak masyarakat yang tercabut. Misalnya, untuk menjadi petugas pemilu yang mensyaratkan tidak menjadi anggota partai. Dalam konteks yang lebih luas, terdaftar sebagai anggota parpol dapat menghambat karier profesi.

Dengan contoh, saat mendaftar sebagai aparatur sipil negara dan profesi lainnya yang menuntut independensi. Hal ini berkaca pada pemilu edisi sebelumnya jika ada pencatutan KTP oleh salah satu parpol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

"Ya bakal terganjal kalau mau daftar sebagai penyelenggara pemilu nantinya. Kan bakal dikroscek sewaktu ingin mendaftar," tuturnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Tonton Video Polisi Asal Jambi Tewas Ditembak di Jakarta, Kondisinya Tragis

Baca juga: Triwulan Kedua, Laporan Terkait Permasalahan Pemda Tertinggi di Ombudsman Jambi

Baca juga: Tetap Dituduh Melakukan Pelecehan ke Istri Ferdi Sambo, Keluarga Brigadir Yosua: Buktinya Mana?

Baca juga: Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi Jalan Padang Lamo Pertanyakan Pengembalian Kerugian Negara

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved