Tagih Janji Presiden Jokowi Tolak Utang Luar Negeri, Menkeu: Rasio Utang Rendah

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Kunjungan kerja luar negeri Presiden Joko Widodo ke tiga negara di Asia Timur menghasilkan komitmen utang baru.Hal itu menjadi sorotan karena Presiden Jokowi dinilai mengingkari janji kampanyenya menolak utang luar negeri.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai misi memperkuat kerjasama ekonomi ini sebaliknya malah membawa Indonesia terjerumus pada jebakan utang (debt trap)."Kenyataan yang kita dapati ini sangat jauh berbeda dengan janji kampanye Jokowi pada 2014 yang lalu yang menyatakan menolak utang luar negeri," ucap Kamhar saat dihubungi Tribun Network, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, Republik Indonesia justru kekinian menjadi penghutang terbesar dan berpotensi membawa pada jurang jebakan utang."Karenanya kami mengingatkan hati-hati berutang, dan hati-hati dalam mengelola utang apalagi saat ini hutang kita tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri," ucap dia.

Pemerintah Indonesia kembali menambah daftar utang luar negeri dari Jepang sebesar 43,6 miliar yen atau sekitar Rp 4,7 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di bagian barat laut Danau Laut Tawar Banda Aceh.

Kamhar juga mengingatkan pemerintah Indonesia jangan sampai masuk dalam perangkap utang China di mana sudah banyak negara berpenghasilan rendah mengalami gagal bayar."Indonesia memiliki beberapa proyek besar yang didanai utang dari China, jika tak terkelola baik ini bisa membawa negara kita masuk perangkap," urainya.

Pihaknya sangat berharap kunjungan Presiden ke Asia Timur bisa melakukan negosiasi yang positif, bukan untuk menambah hutang melainkan untuk skema pengalihan utang (debt swap) yang bisa meringankan beban ekonomi.Ekonom Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menilai dana utang harus dikelola hati-hati.

Menurut Nailul, pendanaan proyek PLTA Peusangan merupakan jangka panjang sehingga bentuk pinjamannya mesti dipastikan apakah soft loan (bunga rendah) atau hard loan (bunga tinggi)."Jika beban utang terlalu berat akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," urai peneliti muda tersebut.

Bukan tidak mungkin, imbuh dia, faktor inflasi global dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi di dalam negeri."Saya rasa sangat oke kalau Jepang bantu finishing project PLTA Peusangan yang hampir rampung tetapi harus penuh kehati-hatian," tutur Nailul.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, disiplin pengelolaan fiskal yang ketat membuat rasio utang indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju."Risiko kredit Indonesia dianggap manageable karena eksposure utang pemerintah yang jauh lebih rendah dibandingkan negara maju dan berkembang yang di ASEAN maupun di G20," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara menyebut, berdasarkan proyeksi IMF rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) akan mencapai 42,71 persen di akhir 2022.Dibandingkan sejumlah negara, persentase itu menang lebih rendah.Misalnya saja Amerika Serikat (AS) sebesar 125,58 persen, Jerman 70,87 persen, Prancis 112,58 persen, Inggris 87,83 persen, Jepang 262,54 persen, dan Korea Selatan 52,04 persen.Kemudian Malaysia yang sebesar 69,25 persen, Thailand 62,68 persen, Filipina 60,04 persen. 

"Kalau dibandingkan negara maju dan berkembang, baik yang di ASEAN maupun G20 terlihat rasio utang pemerintah yang 42 persen ini relatif sangat kecil, negara-negara itu jauh di atas Indonesia rasio utangnya terhadap PDB," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, credit default swap (CDS) 5 tahun Indonesia juga mengalami tren penurunan menjadi berada di posisi 117 per 27 Juli 2022, setelah sempat menyentuh level tertinggi di 160,45 pada 14 Juli 2022.Dengan kondisi tingkat risiko kredit dan rasio utang yang lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lainnya, Indonesia pun relatif lebih aman ketimbang beberapa negara lain.