KPK Rekomendasikan Parpol Dibiayai APBN, Penghasilan Kepala Daerah Tak Tutupi Modal Nyalon

Besarnya biaya politik membuat kepala daerah pernah 'curhat' ke Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk membantu agar penghasilannya dinaikkan.

Editor: Suci Rahayu PK
Net
Ilustrasi calon kepala daerah 

TRIBUNJAMBI.COM - Besarnya biaya politik membuat kepala daerah pernah 'curhat' ke Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk membantu agar penghasilannya dinaikkan.

Curhatan ini disampaikan Alexander Marwata saat KPK menggelar program korrdinasi dengan kepala daerah.

Menanggapi curhatan kepala daerah itu, Alex menawarkan penghasilan naik menjadi Rp 200 juta.

Penawaran Alex ini disampaikan saat memberikan materi dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang diikuti kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemarin.

“Saya tanya, Bapak minta berapa? Rp 100 juta? Rp 200 juta per bulan? Dia bingung sendiri jawabnya. Oke lah saya bilang, Rp 200 juta oke ya,” kata Alex sebagaimana dikutip dari Youtube ACLC KPK, Rabu (20/7/2022).

Dikatakan Alex, berdasarkan survei Kemendagri rata-rata calon kepala negara harus mengeluarkan biaya Rp 20-30 miliar.

Namun jumlah itu tak menjamin calon kepala daerah menang dalam pemilihan.

Jika ingin mennag, calon kepala daerah mesti merogoh uang hingga Rp 50-75 miliar, sebab ada hubungan antara uang yang dukeluarkan dengan keterpilihan mereka.

Dengan pengeluaran sebesar itu, lanjut Alex, meski penghasilan kepala daerah dinaikkan menjadi Rp 200 juta, pendapatan mereka dalam 5 tahun tetap tak bisa menutup modal yang dikeluarkan.

Baca juga: Ukraina Dihujani Rudal Rusia, Kota Industri Kramatorsk Penuh Asap dan Api

Baca juga: Berstatus Tahanan Kota, Rizieq Shihab Rencanakan Sapa Pengurus GNPF Ulama dan PA 212

“Rp 200 juta lima tahun dapat berapa Bapak? Kita ambil paling rendah saja Rp 20 miliar, tetap enggak nutup,” tutur Alex.

Dibenarkan Alex jika modal menjadi kepala negara itu juga disponsori pengusaha.

Namun sponsor ini tentu saja tidak gratis, para pengusaha akan meminta uang untuk dikembalukan oleh calon kepala daerah dalam bentuk proyek.

“Bentuknya apa? Proyek. Akhirnya proyek bagi-bagi. PBJ, terutama konstruksi itu,” ujar Alex.

Karena pola semacam ini akhirnya lelang yang dilakukan pemda hanya sebatas omong kosong, sebab semua pengadaan barang dan jasa sudah diatur.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved