Ribuan TKK di Kota Jambi akan Dirumahkan, 3 Orang Berebut 1 Formasi PPPK

Ribuan honorer Pemerintahan Kota Jambi akan dirumahkan sesuai Surat Edaran Kemenpan-RB terkait penghapusan honorer.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Darwin
Kepala BKPSDM Kota Jambi, Liani Andriani (batik kuning) saat diwawancarai terkait penerimaan PPPPK dan merumahkan TKK di Kota Jambi. 

 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ribuan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi akan dirumahkan sesuai Surat Edaran Kemenpan-RB terkait penghapusan honorer. Sebagai gantinya pemerintah akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK).

Liani Andriani, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jambi bahwa Pemerintah Kota Jambi akan melakukan perekrutan PPPK.

Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mengalihkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama (PPPK). 

Perubahan tersebut dikatakan Liani perlu dipersiapkan daerah secara matang. Sebab anggaran yang digunakan dalam pembayaran honor PPPK tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saat mengubah menjadi PPPK kita benar benar memperhitungkan kemampuan daerah. Karena keputusannya sampai saat ini berapapun kita mengangkat PPPK berarti pembiayaannya daerah," ujarnya.

Baca juga: Kaban BKPSDM Tanjabbar Tegaskan Hingga Kini Belum ada Penerimaan PPPK

Namun disisi lainnya, Liani mengatakan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk tetap melakukan perekrutan atau penerimaan.

Untuk saat ini Pemerintah Kota Jambi dikatakan Liani berasa dalam tahap pengusulan ke Kemenpan-RB agar dibukanya pengusulan formasi PPPK.

"Periode ini diutamakan untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Yang kita usulkan hanya 119 formasi. Untuk Pendidikan TKK nya hampir 1000 lebih," kata Liani.

Dengan pengangkatan PPPK tersebut, maka nantinya TKK yang dirumahkan sebanyak dua hingga tiga orang setiap formasi yang diterima.

"Jika nantinya formasi 119 PPPK itu terpenuhi itu nantinya harus merumahkan dua sampai tiga orang TKK untuk satu PPPK," katanya.

Hal itu dilakukan lantaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan PPPK tersebut berbeda dengan TKK. Diantaranya meliputi honor dan tunjangan yang ditanggung daerah.

Baca juga: Dukcapil Layanan yang Paling Banyak Dicari Masyarakat di MPP Kota Jambi

Sedangkan untuk Dinas Kesehatan, Liani menyebutkan bahwa pada tahun 2022 ini akan melakukan perekrutan sebanyak 79 formasi.

Peserta yang dapat mengikuti seleksi PPPK  tersebut dikatakannya merupakan tenaga honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Untuk saat ini yang terdaftar di Dapodik sekitar 700 orang. (Tribunjambi.com/Darwin Sijabat)

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved