Honorer Dihapus, Bagaimana Status 2.645 TKD Tanjab Timur

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dapat memastikanmengenai status tenaga kontrak daerah yang bakal dihapus pada 2023 dan diganti dengan PPPK.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Timur Sapril menyebutkan, pihaknya masih melakukan kajian, langkah kebijakan yang akan diambil oleh Pemda terkait tindak lanjut surat dari Menpan-RB, tentang status kepegawaian dilingkungan pemerintah pusat maupun di daerah.

"Pemkab belum dapat memastikan di PHK atau tidak, di rumahkan atau tidak. Yang pasti saat ini kita sedang mengkaji langkah-langkah dan kebijakan yang akan kita ambil," ujar Sapril beberapa hari lalu.

Sapril menjelaskan, sebagaimana yang ketahui jumlah tenaga kontrak daerah atau honorer dari tenaga kesehatan, guru, adminstrasi umum, cleaning servis, keamanan dan Satpol-PP dan seluruhnya berjumlah 2.645 orang.

"Inilah yang sedang kita kaji, kita juga ada rapat terkait dengan formasi yang dibutuhkan berapa dan kemampuan anggaran berapa. Sudah kita kaji semua tadi, kita tetap prioritaskan tenaga guru dan kesehatan," jelasnya.

Baca juga: 5 Peninggalan Kuno di Tanjabtim Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya, Pemkab Bakal Ajukan ke Pemprov

Menurutnya, jika rekrutmen PPPK dibuka, pemerintah kabupaten Tanjab Timur lebih memprioritaskan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. 

Hal itu dimaksudkan agar pelayanan medis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terganggu atau tidak terhenti.

Begitupula dengan tenaga pengajar, agar proses belajar mengajar tidak terganggu.

"Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Menpan-RB batas akhirnya memang 28 November 2023. Sedang kita kaji semua terkait status dan kelanjutan tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Tanjab Timur," terangnya.(Tribun Jambi / Rifani Halim)

Baca juga: Bupati Tanjab Timur Minta CJH Saling Menjaga, Doakan Jadi Haji Mabrur

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News