Pemilihan Presiden 2024

Pemilih PKS Juga Ingin Ganjar Jadi Presiden,  Mayoritas Pilih Anies dan Prabowo

Pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutkan cenderung mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Editor: Fifi Suryani
kompas.com
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Prabowo Subianto 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutkan cenderung mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyebut kendati dominan ke Anies, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga cukup diminati pemilih PKS.

"Paling besar pemilih PKS ke Anies Baswedan, tetapi di bawah itu justru juga masih banyak yang memilih Pak Prabowo," kata Sohibul kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin(20/6).

Tak hanya dua nama itu, pemilih PKS juga ada yang cenderung ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menparekraf Sandiaga Uno. "Setelah itu ada Sandiaga dan juga ada beberapa persen ke Pak Ganjar. Jadi masih ada kalau melihat survei," ucap Sohibul.

Sebagai informasi, petinggi PKS bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem di Nasdem Tower pada Rabu (22/6). Sohibul mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan petinggi Nasdem perihal pertemuan itu.

Menurut Sohibul, petinggi PKS pun bakal disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. "Nanti disambut oleh Pak Surya Paloh pada hari Rabu siang," kata Sohibul.

Sohibul menuturkan, dalam pertemuan tersebut juga tak langsung bahas koalisi kedua partai tersebut. Sebab menurutnya, terkait penentuan PKS akan berkoalisi dengan siapa bakal ditentukan Majelis Suryo.

"Kalau ternyata hasil Majelis Suryo bahwa komunikasi dengan Nasdem, dengan segala substansinya itu ternyata oh ini kondusif bisa jadi kita putuskan untuk kemudian berkoalisi dengan Nasdem," ujarnya.

Sementara itu Presiden PKS Akhmad Syaikhu menargetkan pihaknya dapat memenangkan Pemilu 2024 mendatang dengan perolehan suara sebesar 15 persen dan lolos ke parlemen. "Mudah-mudahan akan ditargetkan kepada PKS dan DPP PKS bahwa 15 persen minimal itu akan bisa dicapai pada tahun 2024 yang akan datang," kata Syaikhu.

Dengan target minimal 15 persen suara tersebut maka dari 575 kursi legislatif di DPR setidaknya ada 86 yang jadi jatah PKS nantinya. Kendati untuk langkah terdekat PKS, Syaikhu menyatakan pihaknya nanti akan melakukan atau menjalin koalisi dengan partai politik lain guna memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

Di mana kata dia, dalam rencana menjalin koalisi tersebut pihaknya akan membuka seluas-luasnya kepada partai politik asalkan memiliki pemahaman dan target yang sama. "Memiliki platform pembangunan yang sama yang ingin sama-sama membawa perubahan dan kita semua tentu menginginkan perubahan kita ingin ada kemajuan bukan teman dekat apalagi kemunduran," beber Syaikhu.

Tak hanya itu, Syaikhu turut menyinggung kecendrungan terciptanya politik oligarki dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Syaikhu menyampaikan terkait banyaknya pihak yang mengganggap uang menjadi faktor seolah-olah yang paling menentukan kemenangan, sehingga oligarki berusaha mendekati dan ingin menguasai partai politik. 

"Kita ingat mungkin beberapa tahun yang lalu ada broadcast yang sedemikian masif ya bahwa oligarki pun tadi ingin berusaha untuk menguasai partai politik," kata Syaikhu dalam sambutannya.

Dirinya secara tegas menolak praktik tersebut dengan mengingatkan kepada kader terkait jati diri PKS yang dimana bukan terbentuk dari seorang pengusaha atau pejabat. Lebih jauh, Syaikhu juga menegaskan kalau kemenangan yang bisa diraih oleh PKS akan bisa didapatkan jika para kader bisa menegakkan idealisme yang tetap menolak penerapan politik uang dan oligarki saat ini.

"Faktor penentu kemenangan tidak semata-mata karena uang yang berlimpah tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong kemenangan itu pertolongan itu yang paling sangat menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya," beber Syaikhu.

Dirinya menyatakan, kunci kemenangan dalam melawan politik uang, adalah dengan menghidupkan politik pemberdayaan. Oleh karena itu dirinya menegaskan kalau PKS bukanlah Partai yang bisa dikuasai atau bahkan dibiayai oleh oligarki terlebih dalam menyongsong pemilu mendatang.

"Oleh karena itu saya perlu tegaskan bahwa PKS is not for sale to oligarch tentu kita pun perlu berikhtiar, tentu kita pun perlu berikhtiar, Bagaimana kemudian mengatasi politik praktis yang sedemikian bertebarannya money politik di tengah masyarakat kita nampaknya perlu belajar pada berbagai fenomena dari anggota-anggota legislatif muda ya," kata dia.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved