Berita Jambi

Atasi Masalah Banjir, PUPR Provinsi Jambi Gelar Rakor dan Konslidasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Gelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam penanganan ba

TRIBUNJAMBI.COM/DANANG NOPRIANTO
Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Gelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam penanganan banjir Provinsi Jambi di BW Luxury Hotel, Kamis (16/6/2022).

Acara dimulai dengan penayangan video penanganan Sumber DayaAir yang sudah dilakukan dinas PUPR Provinsi Jambi.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakannya rakor ini, pertama agar dapat menghasilkan kesamaan dan menyatukan persepsi bagi seluruh pemangku kepentingan baik di Pemerintahan Pusat, Provinsi maupun daerah.

"Kedua untuk mendapatkan masukan dan saran-saran sebagai acuan dalam rangka pengambilan kebijakan dalam penanganan banjir di Provinsi Jambi," ujarnya.

Kemudian Ketiga untuk membuat dan nenyepakati nota kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dsn Pemerintah daerah dalam hal penanganan banjir.

Kegiatan ini diikuti oleh 4 balai UPT Kementerian PUPR RI, 10 OPD di Provinsi Jambi, Ketua komisi 3 Pronvinsi Jambi dan seluruh Kabupaten/Kota,

Seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Seluruh Kepala Dinas PUPR, seluruh kepala Dinas LH dan seluruh Kepala BPBD se-provinsi Jambi

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi, Sudirman dalam sambutannya mengapresisi kepala dinas PUPR Jambi atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena masalah banjir masih menjadi PR di provinsi Jambi.

"Belum lama hujan lebat, hanya beberapa jam tapi mampu menenggelamkan Kota Jambi, artinya masih ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan PUPR serta seluruh instansi terkait yang punya tanggun jawab besar," ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan usaha dan masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan baik secata administrasi teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan sehingga terwujudknya pemukiman yang bebas genangan.

Sudirman mengatakan Kewenangan pemerintah Provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten dan Kota, yaitu Sungai Pengabuan dan Lagam, sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu wilayah Sungai Batanghari.

"Oleh karena itu kita semua harus bersinergi dalam pengelolaannya karena selain merupakan sumber air baku, juga dapat berdampak pada daya rusaknya apabila tidak dikelola secara baik," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Sudirman Permasalahan banjir di wilayah perkotaan di Provinsi Jambi yang menjadi perhatian adalah bahwa kondisi musim hujan beberapa tahun terakhir cukup panjang serta intensitas cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banjir.

"Perlu penanganan banjir secara luas dan komperhensif, baik penanganan teknis maupun non infrastruktur, namun tidak bersifat sporadis dan sementara," ujarnya

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved