Jenderal Aktif Ditunjuk Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Jokowi-Mendagri Diminta Lakukan Ini

Saat ini Brigjen Andi Chandra As’aduddin perwira tinggi TNI aktif dan menjabat sebagai Kabinda Sulawesi Tengah.

Editor: Rahimin
kolase
Mahfud MD dan Brigjen Andi Chandra. 

TRIBUNJAMBI.COM - Penunjukan Brigjen Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat menjadi polemik.

Saat ini Brigjen Andi Chandra As’aduddin perwira tinggi TNI aktif dan menjabat sebagai Kabinda Sulawesi Tengah.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membatalkan penunjukkan tersebut.

“Mendesak pemerintah dalam hal ini melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk membatalkan dan mencabut penunjukan anggota TNI aktif sebagai Penjabat Bupati (Seram Barat),” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mewakili koalisi melalui keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022).

Menurutnya, penunjukkan Brigjen Andi Chandra As’aduddin bentuk dwifungsi TNI karena yang bersangkutan merupakan Pati TNI aktif.

Baca juga: Henrizal Jadi Pj Bupati Sarolangun, Hapis Hasbiallah Dukung Putra Daerah jadi Pemimpin

Isnur menilai, penunjukkan ini juga telah melanggar sejumlah atuan. Antara lain, Pasal 30 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.

Pasal itu mengatur secara tegas bahwa tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Isnur juga bilang, penunjukkan tersebut melanggar Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Selanjutnya, Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 yang menyebutkan pada Pasal 1 bahwa TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pada Pasal 1 Ayat (2) memperjelas bahwa TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu, penunjukkan Brigjen Andi Chandra pelanggaran terhadap tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Selain itu, UU tentang Peradilan Militer Nonor 31 tahun 1997 yang belum direvisi sesuai mandat TAP MPR Nomor VII Tahun 2000,” ia menjelaskan.

Baca juga: Ini Langkah Awal Pj Bupati Tebo Setelah Resmi Hari Ini Berdinas

Pihaknya meminta pemerintah dapat menegakkan dan menjunjung profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved