Manuver Tebar Pesona Para Menteri untuk Jadi Capres 2024, Jangan Sampai Dinilai Aji Mumpung

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Rahardjo Jati menyebut manuver tebar pesona para menteri untuk menjadi Capres 2024 idealnya tidak mewakili kapasitasnya sebagai pejabat publik. Tapi lebih tepatnya mereka disebut sebagai politisi. "Hal ini dimaksudkan agar manuver itu tidak dianggap sebagai aji mumpung politik bagi publik," kata Wasisto saat dihubungi Tribunnetwork, Kamis (19/5).

Selain itu, Wasisto menilai akan lebih etis dan adil bagi para kontestan yang akan maju juga di bursa Capres 2024. "Hal itu juga lebih etis dan "fair" bagi para kontestan lainnya dalam nominasi capres 2024," tambahnya.

Ia juga menilai, guna menaikan elektabikitas para menteri tersebut, perlu adanya peningkatan kinerja. Tentu, dengan hasil yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

Wasisto menyebut, menteri yang memiliki terlibatan dalam urusan ekonomi akan lebih disorot oleh publik. Karena saat ini waktunya untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Hal yang dilakukan tentu adalah meningkatkan kinerjanya agar berdampak di level masyarakat, apalagi dalam konteks rehabilitasi ekonomi paska pandemi ini," ucapnya.

Ia juga membeberkan tantangan yang dihadapi para menteri dalam menaikan elektabilitas. Di mana, para menteri yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mendapat kesusahan dalam mengenalkan dirinya.

"Tantangannya adalah tidak semua kinerja menteri itu bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga belum tentu pula menteri tersebut dikenal luas di level publik," jelasnya.

Sementara, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengingatkan para menteri untuk mundur jika berniat maju nyapres.

"Saya sudah mengingatkan mereka untuk mundur, karena paling tidak ada tiga hal yang bisa jadi masalah," kata Ujang.

Pertama, kata Ujang, para menteri akan tidak akan fokus kerja. Dan presiden sendiri yang minta menteri-menterinya untuk fokus bekerja. "Artinya bisa bertolak belakang dengan keinginan presiden," ucapnya.

Kedua, lanjut Ujang, akan banyak konflik kepentingan yang terjadi jika menteri maju capres. "Ketiga, bisa menggunakan fasilitas kementerian tuk sosialisasi pencapresan. Mestinya sih secara etika, harus mundur. Tapi mereka beralasan tak ada aturan," tambahnya.

Ujang turut mengingatkan, pemerintah sendiri sudah menyatakan melalui Menko Polhukam Mahfud MD bahwa menteri-menteri itu tak perlu mundur sekarang. "Kecuali sudah ditetapkan sebagai capres atau cawapres," tutupnya.