Berita Jambi

Truk Batu Bara Berplat Luar Provinsi Jambi Dilarang Beroperasi dan Wajib Mutasi

Berita Jambi-Polda Jambi akan mengawal ketat surat edaran (SE) Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub-3.1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022..

Penulis: Aryo Tondang | Editor: Nani Rachmaini
Tribunjambi/Hasbi
Ilustrasi. Polisi razia truk batu bara 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Polda Jambi akan mengawal ketat surat edaran (SE) Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub-3.1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022,  tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara di Provinsi Jambi.

Di mana, masalah TNKB atau truk batu bara berplat luar Provinsi Jambi menjadi satu di antara poin pada SE Gubernur tersebut.

Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa, Badan Usaha Pemegang IUP dan Pengusaha angkutan/transportir yang memiliki kendaraan yang ber TNKB luar polisi Jambi, wajib dimutasikan ke wilayah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam peraturan Gubernur Jambi, Nomor :16 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 9.

Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi menjelaskan, dengan SE gubernur tersebut, setiap perusahaan Pemegang IUP, PKP2B, IUJP dan IPP, yang melaksanakan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batu bara bertanggungjawab penuh, terhadap proses pengangkutan batu bara, termasuk untuk mengontrol dan menyeleksi truk batu bara yang akan melaksanakan kontrak kerja sama.

Dhafi menjelaskan, dalam kontrak kerja sama ini, pihak perusahaan wajib mengutamakan kendaraan Plat BH.

Katanya, jika ada kendaraan yang di luar plat BH, pihak perusahaan harus memutasikan kendaraan ke plat BH dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Katanya, proses tersebut akan bertahap, melalui Dirjen Pertambangan yang memiliki aturan terkait tambang.

Sehingga, dengan SE ini, perusahaan tambang akan menyeleksi truk angkutan batu bara yang berplat luar.

Polda Jambi sendiri, kata Dhafi akan menindak truk batu bara yang berplat luar, jika pihak perusahaan sudah melakukan  seleksi dan memutasikan secara resmi truk batu bara yang terikat kontrak dengan perusahaan.

"Nah, kalau sudah diseleksi oleh perusahaan, dan truk yang di luat Plat BH sudah dimutasi, maka kita akan melakuka  pengawasan di jalan. Jadi kita sudah bisa minta pertanggungjawapan pihak perusahaan, kenapa masih ada truk di luar plat BH yang masih beroperasi," kata Dhafi, Rabu (17/5/2022).

"Dengan SE gubernur ini, perusahaan bertanggungjawab juga ke pada segala sesuatu proses angkutan sampai proses pelaksanaan, sampai lokasi penampungan di Pelabuhan Talang Duku," jelas Dhafi.

Seperti diketahui, Kapolda Jambi, Irjen Pol A Rachmad Wibiwo, melalui Kabid Humas Polda Jakbi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, proses pengawasan ini dilakukan, setelah dikeluarkannya surat edaran (SE) Gubernur Jambi nomor 1165/Dishub-3.1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022,  tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara di Provinsi Jambi.

Mulia menegaskan, aturan pemerintah sudah tegas soal BBM bagi usaha pertambangan.

Badan usaha pertambangan dilarang membeli BBM solar subsidi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved