Ini Kata DPR Ketika Pemerintah Ngotot Ingin BNPB Dihapus
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI memutuskan sepakat menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
Editor:
Teguh Suprayitno
lihat foto
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus politisi dari fraksi PAN Yandri Susanto.
"Kalau hanya sebagai perpres atau badan ad hoc, tentu koordinasi dan kekuatan eksekusinya menurut kami sangat lemah," tambahnya.
Pada Mei 2021, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah tetap memutuskan untuk tidak menyebut nomenklatur BNPB dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana.
"Kelembagaan adalah pengaturan mengenai kelembagaan mengenai RUU Penanggulangan Bencana cukup yang pokok saja," ujar Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (17/5/2021).
"Khususnya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando dan pelaksana."
Berita ini telah tayang di Kompas.tv
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
BERITATERKAIT
Baca Juga
| Tokoh Perjuangan Jambi Kolonel Abunyani Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, HBA Bersurat ke Mensos |
|
|---|
| Update Korban Gempa Cianjur, Hingga Rabu Sore Korban Meninggal 271 Orang |
|
|---|
| Update Gempa Cianjur, 58 Ribu Orang Mengungsi 268 Korban Meninggal Dunia |
|
|---|
| Nasib 343 Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur, Akankah Diganti Pemerintah? |
|
|---|
| Kabar Baik, Lansia dan Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Makanan Sebulan Penuh Selama Desember |
|
|---|
