Hasyim Terpilih Kurang dari Satu Menit, KPU Rapat dengan DPR Bahas Anggaran

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027. Ia terpilih menjadi Ketua KPU berdasarkan rapat pleno yang digelar jajaran baru KPU yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (12/4) kemarin.

Jabatan baru untuk Hasyim itu diketahui saat prosesi serah terima jabatan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Komisioner KPU periode 2017-2022 diwakili Ketua KPU Ilham Saputra. Sementara Komisioner KPU periode 2022-2027 dipimpin Hasyim. Komisioner KPU periode 2017-2022 yang dipimpin Ilham Saputra menandatangani serah terima jabatan. Setelah itu Ilham menyerahkan buku memori jabatan ke Hasyim.

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin dalam sambutan di acara serah terima jabatan itu mengatakan pemilihan Hasyim sebagai Ketua KPU hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit. Seluruh komisioner lain seperti Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz langsung sepakat untuk menunjuk Hasyim sebagai Ketua KPU RI untuk jajaran periode baru.

"Proses pemilihan ketua alhamdulillah dalam waktu kurang dari satu menit saudara kita Mas Hasyim sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027," kata Afifuddin. Selanjutnya kata anggota Bawaslu RI periode 2017-2022 itu, Hasyim akan memimpin seluruh agenda kolektif kolegial yang ada di KPU RI ke depan. "Selamat kepada Mas Hasyim. Selanjutnya untuk agenda kolektif kolegial akan dipimpin Mas Hasyim," ungkapnya.

Hasyim adalah pejabat petahana. Dia telah berkarier di KPU RI sejak 2016. Saat itu, Hasyim menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal. Hasyim juga terpilih menjadi Komisioner KPU periode 2017-2022. Dia memimpin penanganan hukum selama berkarier di KPU RI.

Agenda terdekat yang akan dijalani KPU adalah penetapan tahapan dan anggaran Pemilu Serentak 2024. Setelah itu, mereka akan memulai tahapan pada Juni mendatang. KPU akan menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024 pada 14 Februari 2024. Mereka juga akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024.

Hasyim usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara kemarin mengatakan akan segera mempersiapkan tahapan Pemilu yang akan dimulai pada Juni mendatang. Ia dan jajaran komisoner lainnya akan melanjutkan program-program persiapan Pemilu yang sudah disusun komisioner sebelumnya.

"Oleh karena itu dalam situasi yang semakin mendekati tahapan Pemilu sebagaimana kita ketahui direncanakan pemungutan suara untuk Pemilu tahun 2024 itu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," katanya.

KPU kata Hasyim juga akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya. Setelah itu akan dilakukan diskusi mendalam untuk menjadi bahan dalam melakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja antara DPR, pemerintah, KPU dan badan penyelenggara pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu esok.

"Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan," katanya.

Hasyim mengatakan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Oleh karena itu ia meminta dukungan semua pihak agar Pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Kami menyadari kami manusia biasa tidak bisa bekerja sendiri, kami mohon dukungan dan kami akan membangun kerjasama kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat, tugas, amanah sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024," ucapnya.

Rencananya hari ini jajaran KPU akan langsung melalukan rapat dengan DPR. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rapat hari ini akan membahas lebih mendalam soal tahapan serta anggaran Pemilu 2024. "Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, tentu KPU-Bawaslu yang baru ini, akan melakukan exercise dan penelitian secara mendalam terkait tahapan dan biaya atau anggaran yang dibutuhkan untuk Pemilu tahun 2024," kata Rifqi saat dihubungi Tribunnews, Selasa (12/4).

Rifqi juga mengatakan apa yang disampaikan Presiden Jokowi soal perlunya menghitung ulang anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 110,4 triliun merupakan lampu hijau terutama bagi pemerintah untuk bersama-sama DPR mempersetujui anggaran tersebut. "Angka Rp 86 triliun, Rp 76 triliun atau Rp 110 triliun menjadi sangat relatif, tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan interfensi anggaran terhadap Pemilu 2024," tambah Rifqi.

Politisi PDIP itu mengungkapkan beberapa kata kunci yang membuat Pemilu 2024 lebih besar anggarannya daripada Pemilu 2019 adalah terkait honorarium para pelaksana atau penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Terutama, di tingkat desa, di tingkat kecamatan di bawah KPU atau Bawaslu. Pasalnya, selama ini diketahui honor bagi petugas di tingkat TPS terbilang kecil, hanya Rp 500-700 ribu. Terlebih, mereka harus bekerja keras bahwa hingga meninggal dunia seperti peristiwa Pemilu 2019, lalu. "Karena itu, kita harus memproteksi ini sekaligus isu yang lain terkait dengan digitalisasi pemilu dan tentu membutuhkan anggaran tidak kecil," jelasnya.