DPRD Provinsi Jambi
DPRD Provinsi Jambi Dorong Pemerintah Lakukan Hilirisasi Perkebunan Hingga Pengawasan Pupuk
Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk melakukan kebijakan hilirisasi. Hal ini disampaikan oleh Akmaludin, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai PD
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk melakukan kebijakan hilirisasi. Hal ini disampaikan oleh Akmaludin, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai PDI Perjuangan.
Ia menyebut bahwa kebijakan hilirasi produksi terutama sektor perkebunan di harapkan kepada dinas terkait untuk mampu menekan permainan tengkulak.
Sebagai penghasil karet dan sawit terbesar, kata Akmaludin sepatutnya provinsi jambi memiliki Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) agar mampu meingkatkan pnedapatan daerah.
"Tidak hanya itu namun mampu sejahterakan masyarakat karet dan sawit dengan menjaga harga jual di tingkat petani," katanya.
Disisi lain, terkait pupuk di tengah masyarakat dikatakan Akmaludin sangat langka bahkan harga tidak sesuai dengan harga yang ada. Terhadap hal ini Ia meminta untuk Dinas Perkebunan dan Pertanian untuk melakukan pengawasan.
"Kita juga mendorong disbukan dan pertanian mengawasi ketat pengawasan pupuk subsidi sehingga tidak di manfaatkan mafia di daerah," pungkasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com diGoogle News
Baca juga: Setahun Terakhir Serapan Tenaga Kerja di Jambi Masih Rendah, Ini Kata DPRD Provinsi Jambi
Baca juga: Dalam Setahun Penurunan Angka Penganguran di Jambi Tak Pecah 1 Persen, Ini Kata DPRD Provinsi Jambi
Baca juga: Pansus III DPRD Provinsi Jambi Kunker Tukaran Ilmu ke Bappeda Provinsi Riau
