DPRD Provinsi Jambi
Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jambi Pertanyakan Kontribusi BUMD hingga Efektivitas Belanja Pemerintah
raksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi memberikan pandangan LKPJ Gubernur Jambi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Suci Rahayu PK
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi memberikan pandangan LKPJ Gubernur Jambi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan ini, Akmaludin sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan Kontribusi BUMD Provinsi Jambi seperti halnya PT Jambi Indraguna Internasional (JII).
Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan disampaiakan oleh Akmaludin juga mempertanyakn m kontribusi kerjasama pemerintah provinsi jambi dengan pihak ketiga seperti pasar angso duo yang dikelolah oleh PT EBn dalam peningkatan PAD Provinsi Jambi.
"Disisi lain, berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi jambi, PDI Perjuangan Provinsi Jambi mengapresiasi atas pertumbuhan ekonomi provinsi jambi yang tumbuh positif dan membaik pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,66 persen,"ungkapnya.
Namun pada kesempatan ini, kata Akmaludin, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan seberapa besar efektivitas belanja konsumsi pemerintah daerah mampu mengangkat laju pertumbuhan ekonomi.
Ini menginggat sesungguhnya porsi belanja pemerintah dalam postur APBD harus mampu memberikan manfaat besar pada pergerakan struktur ekonomi daerah.
"Namun pada kenyataannya belanja publik dan konsumsi masyarakat lah yang dominan dalam menstimuluskan pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih banyak analis menyatakan jika pertumbuhan daerah tumbuh hanya lima persen maka dinyatakan tidak ada kontribusi pemerintah bagi sebuah daerah," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan seberapa besar APBD mampu menstimulus subsektor perekonomian dasar masyarakat terutama untuk komoditi pertanian, perkebunan dan sektor perdagangan dan jasa.
"Sejauh ini kami tersus mendesak adanya analisis input output sebagai sarana mengukur setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintahan dan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah,"pungkasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi LKPJ Gubernur Jambi
Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Dorong Pengerjaan Jalan Multiyears di Pelawan-Batang Asai
Baca juga: Jalan Provinsi di Pelawan-Batang Asai Mulai Rusak, DPRD Provinsi Jambi Minta Dapat Saling Menjaga